Page 31 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting)

Sketsa singkat perjalanan kebijakan reforma agraria di
awal masa pemerintahan SBY-JK di atas (2006-2007)
mencerminkan fase formatif dari satu periode di mana bu-
kan saja kebijakan PPAN dinegosiasikan, dirumuskan dan
direncanakan, serta akhirnya dibakukan. Lebih dari itu, juga
satu periode di mana agenda reforma agraria tampil kembali
menjadi master frame bagi BPN di bawah kepemimpinan
Joyo Winoto (2005-2012). Sebagai master frame, agenda
reforma agraria menjadi tema pengikat dan penggerak dalam
upaya-upaya BPN untuk: merumuskan ulang filosofi dan
prinsip pertanahan dalam kerangka ideologi kebangsaan,
mengembangkan politik dan kebijakan pertanahan yang
bervisi kerakyatan, serta merevitalisasi eksistensi dan peran
kelembagaan.
Rachman (2012) mencatat lima usaha penting terkait
agenda reforma agraria yang berhasil dijalankan BPN di
bawah kepemimpinan Joyo Winoto ini. Pertama, mem-
perbarui dasar hukum BPN yang memperkuat eksistensi
serta mandatnya dalam menjalankan program reforma agra-
ria; menetapkan empat prinsip pertanahan menggantikan
“catur tertib pertanahan”; melakukan pembaruan kelemba-
gaan BPN, termasuk reformasi birokrasi. Kedua, menyetop
upaya revisi UUPA dan memperkuat kembali signifikan-
sinya sebagai dasar penataan politik dan hukum pertanahan,
termasuk untuk legislasi baru reforma agraria (yakni RPP
tentang Reforma Agraria dan PP tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar). Ketiga, menghilangkan
sensitivitas pejabat pemerintah dan lembaga negara terhadap
land reform sebagai agenda komunis; dan sebaliknya, mena-
namkan kesadaran “Reforma Agraria sebagai Mandat Kon-

xxx