Page 30 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 30
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria
atas wilayah penguasaan dan pengelolaan, wilayah klaim,
rencana-rencana tata kuasa, tata kelola, dan tata produksi,
dan rencana tata wilayah masyarakat sekaligus pendataan
subjek secara jelas; (2) menyusun dan mempraktikkan mo-
del pembaruan agraria yang disepakati oleh organisasi rakyat
dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kolektivitas dan berke-
adilan; (3) melakukan dialog intensif, hingga perjuangan
aksi-aksi terbuka, dalam wadah implementasi PPAN kepada
pemerintah agar dapat mengimplementasikan model pemba-
ruan agraria versi rakyat pada wilayah-wilayah yang selama
ini telah diduduki sekaligus perlindungan legalnya; (4)
melakukan promosi keberhasilan pembaruan agraria versi
rakyat agar diadopsi secara nasional dalam program PPAN;
(5) membentuk jaringan kerja untuk memonitor implemen-
tasi PPAN pada level wilayah dan melaporkan keberhasilan
maupun kegagalan implementasinya kepada pusat-pusat
koordinasi jaringan kerja di wilayah dan nasional.
Nurdin menegaskan, dengan pemahaman “kolaborasi
kritis” semacam ini maka pengawalan dan keterlibatan orga-
nisasi gerakan agraria dalam kebijakan PPAN bukanlah
sebuah keterlibatan dan pengawalan yang tanpa kekritisan,
mulai dari sisi substansi hingga implementasi. Pilihan ini
justru bersifat strategis karena menempatkan PPAN sebagai
salah satu kesempatan politik yang dapat “membuka pelu-
ang politik lebih luas bagi dijalankannya pembaruan agraria
sejati dan membuka peluang dalam memperjuangkan objek-
objek pembaruan agraria yang lain dari yang ditawarkan
semata-mata oleh pemerintah selama ini”.
***
xxix
