Page 183 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 171

yang terjadi di Ranting Wonojati misalnya untuk menyebut
salah satu contohnya, aksi kombang itu dijalankan oleh sebagian

besar buruh perkebunan wilayah W kombang ini
dilakukan oleh buruh perkebunan secara perseorangan dengan
mendatangi administratur setempat dan menanyakan berbagai hal
tentang tuntutan Sarbupri. Dimana saja administratur itu berada
pasti didatangi oleh buruh-buruh perkebunan, baik iu secara
perseorangan maupun berkelompok dua tiga orang. Lagi-lagi aksi

dilakukan oleh anggota Sar Secara organisatoris Dew

Pimpinan (DP W telah mendesak administr
agar tuntutan umum yang diajukan DPP Sarbupri dikabulkan.
Mereka menuntut kepada para majikan supaya mendesak ALS.
Surat DP W meng desakannya t 3 M y

pada penutupnya pernyataan bahwa buruh perk

W sepenuhnya pendirian DPP Sar
perjuangan guna mendapatkan hak kenaikan upah, dan lain-lain

serta menegaskan bahwa buruh perkebunan setiap waktu

menjalankan perintah dari DPP Sarbupri. 90
Bersamaan dengan itu, pemerintah RI mendirikan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan P4P
untuk Pusat. Institusi ini diharapkan menjadi tempat penyelesaian
konlik perburuhan di perusahaan perkebunan. Hal ini dilakukan
pemerintah, mengingat konlik antara buruh perkebunan dengan
pihak perusahaan perkebunan seringkali terjadi. Data statistik secara
nasional menunjukkan perselisihan di area perusahaan perkebunan
antara tahun 1951-1955 tercatat 11.739 kasus perselisihan, 1.787 kasus
disertai pemogokan dengan melibatkan 918.739 buruh. Dalam

prosentase sektor perusahaan perkebunan 31,2 18,64%. 91
90 Berita Organisasi SARBUPRI, Setiap Hari Buruh Mendatangi
Administratir, No. 13 Djuni 1953, hlm. 8-9.
91 Suri Suroto, ‘Gerakan Buruh Dan Permasalahannya’ dalam PRISMA
No. 11, 1985, hlm. 31.