Page 185 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 173

18. Kaliduren pada tanggal 18 dan 19 September (2 hari).
19. Karang anom pada tanggal 18 September (1 hari).

Alasan yang dipakai untuk menutup atau menghentikan proses
produksi di berbagai perusahaan perkebunan di atas menurut
kalangan majikan adalah soal bedrijfstechnisch, sedang upah dan
catu beras selama kebun ditutup tidak dibayar. 93

Tentu saja tindakan dari kalangan majikan ini mendapat respon
yang sangat keras dari Sarbupri cabang Jember. Bagi Dewan Pimpinan

Sarbupri Cabang Jember, tindakan para majikan ini adalah:
1. bahwa hal itu melanggar UU Darurat no. 16 pasal 4 ajat 1.
2. bahwa tidak bekerjanya kaum buruh bukanlah kesalahan
mereka, tetapi karena dilarang/tidak diperkenankan oleh
pengusaha.

bahwa karenanya upah dan catu beras (ter upah

minggu) bagi buruh-buruh yang tidak bekerja karena kebun
ditutup, harus dibayar/dipenuhi oleh pengusaha sesuai dengan
persetujuan Sarbupri/ALS/ZWSS/BEBTO.
4. bahwa tindakan tersebut adalah merupakan tindakan
pembalasan terhadap buruh2 bertentang dengan jaminan

P4P bahwa pengusaha tidak akan mengadakan

pembalasan.
Tampaknya tuntutan Dewan Pimpinan Sar

Jember ini mendapat dukungan penuh dari Serikat Buruh Gula
(SBG) Cabang Semboro. SBG Cabang Semboro mengeluarkan suatu
pernyataan pada tanggal 20 September 1953, yang isinya antara
lain memperkuat tuntutan umum Sarbupri dan membenarkan
pemogokan yang dilakukan oleh kalangan buruh perkebunan.
Selanjutnya mereka juga didesak P4P segera meninjau keputusan

93 Lihat pada Berita Organisasi Sarbupri, No. 22 th ke-I Oktober 1953,
hlm. 157.