Page 181 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 169

Khusus tahun 1953, Sarbupri mengangkat tema pengangguran
dan setengah pengangguran masyarakat di sektor pertanian,
perkebunan, dan kehutanan sangat tinggi. Dalam sebuah resolusinya
Sarbupri menyatakan hal itu karena berdasar atas beberapa indikasi:
(i) selalu merosotnya tingkat penghidupan rakyat; (ii) keadaan
ondervoeding yang permanen, serta timbulnja hongeroedem dan
kelaparan serta kemiskinan; (iii) selalu berkurangnya daya beli
rakyat; (iv) keadaan onderkonsumsi (beras) di kalangan rakyat; (v)
banyak tenaga kerja murah; (vi) merajalelanya sistem ijon, wuke,
dan lain-lain yang mengakibatkan bertambah cepatnya konsentrasi
tanah yang jatuh ke tangan tuan tanah; (vii) banyaknya pelacuran
dan terganggunya ketentraman umum. 87

Berdasarkan atas berbagai persoalan di atas Sarbupri

menawarkan tiga program kerja untuk masalah y

masyarakat pertanian di Indonesia. Pertama, untuk masalah tanah
setidaknya ada empat hal yang dituntutkan: (i) tanah-tanah bekas
onderneming yang sudah dikerjakan oleh rakyat, (ii) tanah-tanah
kehutanan yang sudah dikerjakan oleh rakyat sejak jaman Belanda
dan Jepang, (iii) penukaran tanah-tanah kehutanan yang baik
untuk pertanian dengan tanah-tanah pertanian kurus, (iv) tanah-
tanah persediaan onderneming yang tidak dikerjakan. Kedua, untuk
masalah sewa tanah Sarbupri menuntut uang persewaan tanah

kepada onderneming-onderneming yang sesuai dengan hasil apabila
tanah itu ditanami oleh kaum tani, dan ditambah dengan kerugian-
kerugian lainnya. Ketiga, untuk masalah pengangguran Sarbupri
memiliki tiga tuntutan: (i) tersedianya lapangan pekerjaan baru dan

87 Menurut data dari kantor penempatan tenaga di Indonesia berhubung
kesempatan kerja tidak bertambah tetapi terus berkurang terdapat
sekurangnya pada tahun 1952 ada 5 juta orang menganggur, ditambah
lagi, akibat penambahan jumlah penduduk yang itu mendorong adanya
urbanisasi ke kota untuk mencari kerja, lebih kurang sebanyak 10 juta
orang. Sehingga berdasarkan perhitungan ini jumlah pengangguran di
Indonesia kala itu berkisar antara 15 juta. Lihat pada Berita Organisasi
Sabupri, No. 16 Th-I, Djuli 1953, halaman 53-5.