Page 176 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

164 Tri Chandra Aprianto

progesif di sekitar perkebunan atau cabangnya guna mengajukan
tuntutan kepada pemerintah supaya tanah tersebut dijadikan tanah
desa dan dibagi-bagikan kepada rakyat sekitar perkebunan. Ketiga,
menuntut dicabutnya hak erfpacht pengusaha perkebunan dan
tanah tersebut kembali menjadi domeinverklaring. Kemudian desa-
desa di sekitar perkebunan dapat mengajukan kepada pemerintah
untuk dijadikan tanah desa dan dapat dibagikan kepada rakyat
dengan hak yasan atau erfelijk individueel bezitsrecht. 80

Tampaknya Sarbupri merupakan organisasi gerakan yang struktur
gerakannya lebih maju ketimbang organisasi gerakan sosial lainnya saat
itu. Dalam hal tuntutan dapat dilacak, Sarburpi tidak saja mengajukan
tuntutan di atas, mereka juga mengajukan skenario untuk penataan dan
pengelolaan sumber-sumber agraria. Menurut Sarbupri tanah-tanah
perkebunan haruslah diusahakan oleh desa, karena dipandang lebih
memberikan keuntungan. Pertama, tiap desa di sekitar perkebunan

supaya mengadakan r desa dan bahwa desa
itu bersama-sama dengan desa lainnya di sekitar perkebunan akan
mengusahakan perkebunan. Kedua, tiap desa yang telah setuju dengan
usaha ini supaya mengirimkan wakilnya ke Badan Permusyawaratan,
sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan perkebunan. Ketiga, Badan

Permusyawaratan bertugas Dewan Pembuat Peraturan

Perusahaan Perk Dewan Pengawas dan Dewan

Pelaksana atau Dir Ketiga Dewan dipilih anggota-anggota

Badan Permusyawaratan dan orang-or luar y mempunyai

keahlihan dalam persoalan Dewan Pelaksana atau Direksi

mengangkat pengurus perkebunan dan pegawai-pegaw lainnya yang

dibutuhkan, (ii) Perusahaan perkebunan itu harus diusahakan secara
bedrifs-economis sesuai dengan perusahaan perkebunan lainnya, (iii)

Antara Dewan Pelaksana atau Dir supaya mengadakan perjanjian

perburuhan dengan Sarbupri setempat, untuk lebih progresif dari pada
80 Warta Sarburpi, Akhir Maret 1953 No. I. Tahun ke IV, Penerbit:
Sekretariat DPP Sarbupri, Jakarta, hlm. 10.