Page 175 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 175

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan  163


              untuk  meningkatkan  kesejahteraan  buruh  perkebunan. 78  Tidak
              itu  saja, untuk  peningkatan  kualitas  pemikiran  buruh, Sarbupri
              juga melakukan melakukan serangkaian pendidikan bagi kalangan
              buruh. Pada  akhirnya, buruh-buruh  tersebut  mampu  berhadapan
              dengan kekuatan kaum majikan di perusahaan perkebunan.
                  Semua  tindakan  itu  dilakukan  secara  serius  oleh  kekuatan
              organisasi ini. Sarbupri tidak segan-segan menghadirkan aktivisnya

              dari luar  kota  guna  mendukung gerakan  buruh  perkebunan  dan
              membantu melakukan negosiasi untuk perjuangan mereka.
                  ….  Kemudian  mereka  (aktivis  dari  Jakarta)  datang  ke  wilayah
                  perkebunan  dan  mengganti para  pengurus  ranting Sarbupri
                  di tingkat  daerah. Akibatnya  mereka  tidak  pernah  perduli
                  dengan keberadaan majikan. Mereka tidak perlu merasa minder
                  dihadapan  kalangan  majikan, karena  hidup  mereka  tidak
                  tergantung dengan  kalangan  majikan. Mereka  (bahkan) sering
                  kali sangat  agresif  dari pada  sebelumnya. Tidak  jarang mereka
                  melakukan intimidasi terhadap kalangan pengurus perkebunan. 79

                  Akan  tetapi bila  ditelisik  lebih  jauh  tuntutan  Sarbupri  tidak
              hanya berkisar pada masalah perburuhan. Sarbupri juga mendesak
              pemerintah  pusat  untuk  diadakannya  penataan  ulang atas  tanah-
              tanah perkebunan yang sudah tidak digarap lagi oleh pengusahanya.
              Melalui “Pendirian DPP Sarburpi terhadap penutupan perkebunan”
              yang dikeluarkan   pada  tanggal 24 Februari 1953, Sarbupri
              mengeluarkan  tiga  tuntutan. Adapun  tuntutan  tersebut  adalah:
              pertama, bagi perusahaan yang sudah tidak dapat menghasilkan lagi
              maka harus dinasionalisasi dan diupayakan oleh pemerintah pusat,
              atau  pemerintah  daerah  (provinsi atau  kabupaten), atau  bahkan

              diupayakan oleh desa-desa di sekitar perusahaan perkebunan. Kedua,
              bagi perusahaan yang tidak menghasilkan lagi karena sudah rusak
              atau  tidak  terpelihara, maka  perlu  mengajak  organisasi tani yang

              78  Wawancara dengan Jacob Vredenbergt, 18 September 2004.

              79  Wawancara dengan Jacob Vredenbergt, 18 September 2004.
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180