Page 172 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

160 Tri Chandra Aprianto

hektar yang dibabat oleh rakyat semenjak jaman Jepang dan hingga
sekarang dijadikan tanah pertanian dan tempat tinggal. 69
Untuk kasus di perkebunan Sukorejo, tampaknya pemerintah
tidak siap dalam menghadapi tuntutan tersebut. Begitu juga

dengan tuntutan rapat anggota B Wono
pemerintah yang lebih mementingkan kekuatan pemodal itu,
tidak saja melahirkan kritik, tetapi juga dapat memicu adanya

serangkaian konlik y tiba-tiba saja bisa Sekitar

Desember 195 misalny telah t sebuah konlik antara

rakyat tani dengan pihak perusahaan perkebunan Kotta Blater di
daerah Kalisat (Jember bagian utara). Sebagaimana di Tanjung

Morawa (Sumatera dimana masyarakat perkebunan t

dituduh secara ilegal dan liar menduduki dan menggarap tanah
yang masih bersatatus hak erfpacht perusahaan perkebunan milik
Belanda. Tuduhan tersebut mendapat respons yang cukup keras dari
berbagai organisasi tani dengan melakukan protes dan perlawanan.
Kemudian berbondong-bondonglah mereka memprotes tuduhan
tersebut. Setelah terjadinya protes, sebanyak 342 massa rakyat tani
dari daerah Banpasir, Banjaragung, Gentong dan Gladakputih di
tangkap oleh aparat keamanan atas permintaan pihak perusahaan
perkebunan. Akibatnya mereka mendekam beberapa hari di kantor
kepolisian, menyusul pihak pengadilan lokal menyatakan tindakan
yang dilakukan massa rakyat tani itu salah dan harus menerima
70
hukuman. Tentu saja keputusan tersebut mendapat tentangan dari
organisasi massa petani yang beraliran nasionalis kiri. BTI merupakan
organisasi massa rakyat tani garda depan yang selalu mendukung

setiap gerakan massa rakyat B anggapan bahw

yang dilakukan oleh massa rakyat tani tersebut tidak salah. 71
69 Berita Organisasi Sarbupri, no. 23 Th ke – I, Oktober 1953, Tanah jang
digarap oleh Tani dipertahankan, halaman. 162.
70 Terompet Masjarakat, 30 November 1954, hlm.1.
71 Terompet Masjarakat, 24 Desember 1955, hlm.2.