Page 167 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 167
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 155
terjadi manakala masih berlangsung dalam struktur agraria kolonial.
Ada empat kesepakatan antara masyarakat, pemerintah, dan
para penguasaha. Adapun kesepakatan tersebut adalah, pertama,
pembatasan luas tanaman tembakau para petani yang semula hanya
3½ ha, diperluas menjadi sampai 10 ha. Kedua, ketetapan harga daun
tembakau dengan harga yang sudah dipastikan. Ketiga, kedudukan
para pengusaha tidak lagi sebagai “heer-meester” melainkan sebagai
badanpengawasdanpembimbing Keempat, untuk menghindari segala
kemungkinan, dibentuk suatu Panita Pengawas yang tediri dari Jawatan
Pertanian Rakyat, Jawatan Perkebunan dan Jawatan Gerakan Tani, hal
ini dianggap penting manakala timbul berbagai macam kesulitan dalam
perjalannya, maka berbagai pihak yang menjadi Panitia Pengawas ini
berkewajiban untuk menyelesaikan dan menentukan keputusannya. 62
Adanya kesepakatan tersebut bukan berarti permasalahan di
atas perkebunan berakhir dan bisa melanjutkan produksi. Terdapat
permasalahan baru yang itu merupakan ikutan dari adanya perang
kolonial yaitu keberadaan para laskar rakyat. Mereka muncul
saat musim berperang, tetapi pada musim berdamai keberadaan
mereka tidak bisa Sebagian besar mereka telah ber
dengan masyarakat perkebunan di daerah Jember bagian selatan.
Tanah-tanah perkebunan yang sudah mereka duduki sangat sulit
untuk dimasukkan dalam kesepatakan di atas. Pada tahun 1953
mereka mulai mengajukan ke pemerintah untuk menjadikan tanah
bekas perusahaan perkebunan tersebut sebagai tanah titisoro atau
bengkok. 63 Setidaknya tanah-tanah bekas perkebunan kemudian
dikelola oleh masyarakat sebagai kekayaan desa-desa disekitarnya.
Berbagai situasi di atas, bukan hal yang mudah untuk dipecahkan
oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Pada saat bersamaan
62 Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur,
Propinsi, hlm. 439-50.
63 Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur,
Propinsi, hlm. 428.
