Page 166 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 166
154 Tri Chandra Aprianto
harus dikembalikan sebanyak 81 perusahaan, Karesidenan Kediri dan
Karesidenan Surabaya sebanyak 16 perusahaan, serta Karesidenan
Madiun sebanyak 6 perusahaan. 60
Dalam prakteknya, proses pengembalian tersebut mengalami
berbagai kesulitan yang diantaranya adalah masalah ganti rugi yang
diminta oleh para ondernemer, dimana tanah-tanahnya telah rusak
akibat diduduki oleh masyarakat. Setelah melakukan serangkaian
perjanjian baru antara pemerintah dengan para ondernemer untuk
penetapan ketentuan harga ganti rugi. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Juli 1952 No. 4/1952 yang
menetapkan banyaknya sewa guna tanaman tembakau
daerah Bondowoso dan Jember sebanyak Rp per T
bawah merupakan gambaran t luas tanah dan tanaman
Jember dan Bondowoso.
Tabel 5
Luas tanaman tembakau milik perusahaan perkebunan
di Kabupaten Jember dan Bondowoso 61
No Nama Onderneming Luas tanah yang Luas tanaman
disewa dalam ha dalam ha
1 NV. LMOD 1.884,---- 3.266
2 Besuki Tabaks Mij 1.699,324 1.090
3 NV. CMD 650,406 629
4 NV. LMS 549,967 551
Trauma masyarakat atas pola penguasaan struktur agraria masa
lalu tetap dalam ingatan. Pada saat perundingan atas pelaksanaan
sewa tanah juga terdapat beberapa persoalan y menghendaki
adanya penyesuaian atas kondisi yang sudah berubah. Penyesuaian
tersebut sebagian besar terletak pada pengurangan pengekangan
dari kaum ondernemer terhadap masyarakat, dimana hal itu pernah
60 Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur,
Propinsi, hlm. 425.
61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Juli 1952 No. 4/1952