Page 166 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 166

154   Tri Chandra Aprianto


            harus dikembalikan sebanyak 81 perusahaan, Karesidenan Kediri dan
            Karesidenan  Surabaya  sebanyak  16 perusahaan, serta  Karesidenan
            Madiun sebanyak 6 perusahaan. 60
                Dalam  prakteknya, proses  pengembalian  tersebut  mengalami
            berbagai kesulitan yang diantaranya adalah masalah ganti rugi yang
            diminta oleh para ondernemer, dimana tanah-tanahnya telah rusak
            akibat  diduduki oleh  masyarakat. Setelah  melakukan  serangkaian

            perjanjian baru antara pemerintah dengan para ondernemer untuk
            penetapan  ketentuan  harga  ganti rugi. Berdasarkan  Peraturan
            Menteri Dalam   Negeri Tanggal 9 Juli 1952 No. 4/1952 yang



            menetapkan banyaknya   sewa guna tanaman tembakau






            daerah Bondowoso dan Jember sebanyak Rp    per   T









            bawah   merupakan gambaran t  luas tanah dan tanaman

            Jember dan Bondowoso.


                                       Tabel 5
                   Luas tanaman tembakau milik perusahaan perkebunan
                          di Kabupaten Jember dan Bondowoso 61
            No Nama Onderneming Luas tanah yang        Luas tanaman
                                    disewa dalam ha    dalam ha
            1    NV. LMOD           1.884,----         3.266
            2    Besuki Tabaks Mij  1.699,324          1.090
            3    NV. CMD            650,406            629
            4    NV. LMS            549,967            551
                Trauma  masyarakat  atas  pola  penguasaan  struktur  agraria  masa
            lalu  tetap  dalam  ingatan. Pada  saat  perundingan  atas  pelaksanaan



            sewa tanah juga terdapat beberapa persoalan y  menghendaki



            adanya  penyesuaian  atas  kondisi yang sudah  berubah. Penyesuaian
            tersebut  sebagian  besar  terletak  pada  pengurangan  pengekangan
            dari kaum  ondernemer  terhadap  masyarakat, dimana  hal itu  pernah
            60  Djawatan  Penerangan  Republik  Indonesia  Propinsi  Djawa  Timur,
                Propinsi, hlm. 425.
            61  Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Juli 1952 No. 4/1952
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171