Page 165 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 153

Ditambah lagi pada bulan September 1950, Gouvernement’s
Landbouw Bedrijven yang dibentuk berdasar Indonesische Bedrijven
Wet 1927 menyatakan bekas perusahaan perkebunan milik bangsa
asing yang kalah dalam perang dunia II dimasukkan ke dalam
pengelolaan Pusat Perkebunan Negara, kecuali perusahaan
perkebunan partikelir masih bisa melanjutkan usahanya. 59 Ini

merupakan petanda aw timbulnya sengketa tanah antar

rakyat yang sudah menduduki tanah dengan pihak pengusaha. Di
tempat-tempat itu dapat dipastikan timbul pergolakan yang tidak
mereda dan memakan korban. Orang gampang menjatuhkan
kesalahan pada pihak-pihak yang sedang berebut, tetapi tidak
semudah itu untuk menyelesaikannya. Soal ini berhubungan erat
dengan soal politik, psikologi, juga persoalan pokok yakni ekonomi.

Pada dasarnya pengembalian ini terutama dilaksanakan di

wilayah karena perkebunan tanah datar t

pabrik-pabrik gula telah diduduki kembali oleh pemiliknya pada
masa perang kolonial 1947-1949. Adapun jumlah perusahaan
perkebunan yang harus dikembalikan oleh pemerintah daerah

Pro Jawa Timur sebanyak 24 perusahaan perkebunan
ber kar Karesidenan wilayah y

terluas dalam kepemilikan perusahaan perkebunan sehingga
sebanyak 128 perusahaan harus diserahkan kembali pada para
pemilik hak erfpacht. asing. Sementara untuk Karesidenan Malang
(Kementrian Dalam Negeri, Pertanian dan Perburuhan) tentang
pembentukan panitia pengembalian perusahaan perkebunan milik
asing, tanggal 8 Maret 1950 No. 2 H. 50. Panitia ini diketuai oleh Residen
masing-masing dengan dua tugas utamanya. Pertama, mengadakan
inventarisasi perusahaan perkebunan. Kedua, memberi nasihat kepada
Gubernur, yang nantinya berdasar nasihat ini Gubernur menyetujui
atau menolak memberikan ijin sementara untuk meninjau dan atau
k perusahaanny Laporan Djawatan Pener

Republik Indonesia Pr Djawa Timur Propinsi, hlm. 332.
59 Departemen Pertanian Badan Khusus PNP, Perkembangan 5 Tahun PN
Perkebunan 1968-1972 (Jakarta: Departemen Petanian, 1973), hlm. 13.