Page 321 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 321
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan
pembelian secara bebas untuk
Keppres untuk kepentingan
kepentingan swasta dengan
melalui Permendagri atau
Pelepasan hak dapat
(Domeinverklaring?)
dukungan izin lokal.
Klaim tanah negara
pembangunan.
•
•
•
pencabutan hak menurut UU
kepentingan umum hanya
dapat dilakukan memalui
Pelepasan hak untuk
20/1961).
Tanah menjadi Secara yuridis diakui, tapi • Berlakunya UUPA sebagai sasar pelaksanaannya disesuaikan kebijakan tanah yang konsisten. urusan dengan kepentingan rezim. pemerintah pendudukan Terjadi inkonsistensi dan • Jepang yang ambivalensi kebijakan. diurus oleh Kantor Urus
Konsep domein verklaring, Onteigening, Ordonantie Agrarische wet Pemerintah Kolonial
Pelepasan hak UUPA Institusi
