Page 316 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

304 Tri Chandra Aprianto

oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan
dimanfaatkan serta dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Landasan konstitusional
dan landasan yuridis atas penguasaan atas sumber daya agraria

dirumuskan dalam kebijakan y menaikan keber

UUPA 1960 merupakan cerminan dari artikulasi nilai dan norma

serta konigur hukum y mengatur pemanfaatan

pengelolaannya. Atau dalam bahasa Peluso (1992) merupakan
ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada
negara untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya agraria. 46
Orde Baru memainkan paling tidak ada 3 peran pokok dalam
penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Pertama,
pemerintah sebagai penguasa sumber daya agraria (government
resource lord). Kedua, pemerintah sebagai pengusaha sumber daya
agraria (government resource enterprise). Ketiga, pemerintah sebagai
institusi yang memproteksi sumber daya agraria (government
).
resource protection institutionOrientasi pembangunan ekonomi
yang lebih mengarah pada sistem kapitalisme, hal itu tampak secara
jelas dengan dilegalkannya intervensi negara dalam pengadaan
tanah (land acquisition through state intervention).

Berangkat dari penjelasan kebijakan agraria yang dilaksanakan
oleh rezim politik Orde Baru setidaknya bisa dibandingkan kuasa
agraria di Indonesia dalam setiap kurunnya.

46 Dalam konteks ini, rezim politik Orde Baru telah dengan sadar
melakukan paling tidak dua hal proses manipulasi atas makna hakiki
dari ideologi. Pertama, rezim politik Orde Baru telah melakukan
penyempitan terminologi negara (state) yang semata diartikan sebagai
pemerintahan (government). Kedua, konsekuensinya adalah lahirnya
pandangan government based resource control and management
(penguasaan dan pemanfaat sumber daya agraria berbasis pada
pemerintah). Pada akhirnya melahirkan relasi kelas antara pemerintah
dan massa rakyatnya.