Page 312 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

300 Tri Chandra Aprianto

Ketiga, rezim politik Orde Baru tidak segan-segan menggunakan
pendekatan kekerasan dalam proses penggusuran masyarakat
demi pembangunan nasional. 41 Stigma sebagai anggota PKI bagi
masyarakat perkebunan yang telah dijelaskan di atas tidak semata-
mata berhentinya karier politik atau mandegnya status sosial
atau berhentinya sumber ekonomi, namun juga secara otomatis
mendapat vonis mati.
Setidaknya konigurasi kebijakan agraria pada masa awal

berkuasanya rezim politik Orde Baru dapat di rumuskan seperti di
bawah ini.

Tabel 15.
Konigurasi Kebijakan Makro Perkebunan dan Agraria
Rezim Politik Orde Baru 42

Tahun Kebijakan Makro Perkebunan Kebijakan Agraria
1967-1969 A. Stabilitas politik A. Pembekuan UUPA
1. Pembersihan perkebunan dari B. Melarang Landreform
anasir komunis C. Penghapusan
2. Dwi fungsi ABRI Pengadilan
B. Stabilitas ekonomi Landreform
1. Penanaman Modal Asing D. UU Sektoral: UU
2. Pengelolaan perkebunan seperti Pokok Kehutanan No.
pola kolonial, bedanya tidak 5, UU Transmigrasi
swasta tapi oleh perusahaan dan UU Pertambangan
negara No. 11.
3. Regrouping organisasi perusahaan
perkebunan

korbannya. I Marsana Windu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut
Johan Galtung (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 64.
41 Pada masa berkuasanya rezim politik Orde Baru juga terkenal dengan
pendekatan keamanan dalam rangka membangun tertib sosial
dan stabilitas politiknya. Kritik paling keras terhadap pendekatan
ini datang dari Sukmadji Indro Tjahjono, Indonesia Sepatu Lars

(Bandung: Dewan Mahasiswa ITB, 1979). Kasus perkebunan di Jember
ini juga menarik perhatian aktiis mahasiswa Universitas Indonesia.
Lihat Ibrahim G. Zakir, Dari Jenggawah ke Siria-ria: Sebuah Peneguhan
Sikap Dihadapan Pengadilan Mahasiswa (Jakarta: Badan Kerjasama

Pembelaan Mahasiswa 1980).

42 Diolah dari berbagai sumber.