Page 308 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

296 Tri Chandra Aprianto

1945-60-an. Pemerintah sendiri tidak ada insiatif seperti rezim
politik sebelumnya yang sangat mendukung upaya penataan ulang
sumber-sumber agraria yang lebih adil. Sejak berkuasanya rezim
politik Orde Baru telah berlangsung proses depolitisasi, yaitu terjadi
pemisahan hubungan antara masyarakat dengan berbagai saluran
partisipasi politik, baik formal maupun non formal. Padahal pada
tahun-tahun sebelumnya hubungan masyarakat perkebunan baik
dengan kekuatan partai politik maupun dengan organisasi rakyat

mew Praktek politik rezim Orde Baru sangat meng

kebebasan berorganisasi untuk semua kelompok masyarakat,
termasuk masyarakat perkebunan. Keberadaan organisasi rakyat
harus mendapatkan restu yang ketat dari pemerintah. Apabila
terdapat penolakan dari kelompok masyarakat atas keberadaan
organisasi yang direstui itu, maka stigma politik dengan cepat
dimainkan oleh pemerintah. Secara perlahan masyarakat dialienasi
oleh sistem politik Orde Baru. 33 Adapun ciri dari masyarakat yang
mengalami alienasi adalah keterasingan dari proses politik dan
kekuasaan.
Gegap gempita masyarakat perkebunan dalam partisipasi
politiknya (1945-1960) tidak ada lagi. Mereka sebagai kekuatan
sosial, politik, dan ekonomi dilemahkan, termasuk dalam hal proses

pengambilan kebijakan, tidak ada lagi partisipasi dari masyarakat
perkebunan. Adanya proses pengeluaran kembali dari lahan-lahan
perkebunan yang telah dikelola, sebagaimana dijelaskan di atas, telah
berlangsung suatu pertentangan antara kepentingan masyarakat

33 Untuk organisasi buruh yang direstui adalah SOKSI, yang merupakan
kekuatan utama Orde Baru sejak tahun 1960. Ide dasar SOKSI ini

usulan Suhardiman (Kapten t Karyaw

Manusia Karya Sw (Karyawan Sw y K

dibentuklah Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (P

tanggal 20 Mei 1960. Hari itulah yang kemudian menjadi hari lahirnya
SOKSI. Sementara untuk organisasi petani Orde Baru merestui
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang didirikan pada 27
April 1973.