Page 303 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 291

berturut-turut dan diajukan pada Dirjen Agraria, mulai tahun 1967,
dilanjut 1968, dan terakhir 1969. Akan tetapi hingga pelaksanaan

pemilu 197 tidak ada jawaban untuk pelaksanaan redistr
yang hari-hari sudah dikelola oleh masyarakat perkebunan, baik
untuk tanaman kebutuhan subsistensi maupun tanaman perkebuan
(tembakau).
Tiba-tiba pada tanggal 11 Agustus 1971 terdapat tulisan yang
sangat mengejutkan masyarakat perkebunan di Sukorejo, “Daerah
Tertutup Tanah Milik Angkatan Darat”. Tentu saja masyarakat

kebingungan y luar Terlebih wilay
tersebut mulai diadakan penjagaan oleh Petugas Koramil 0824/11
Wir Jember.
Selanjutnya pada tanggal 4 September 1971, masyarakat

perkebunan dikumpulkan kantor Kor Wir
menertibkan tanaman tembakau yang ditanam oleh masyarakat.
Masyarakat menghadapi paksaan untuk tidak menanam lagi di
daerah tersebut, karena sudah berubah menjadi milik TNI AD.
Dan pada tahun 1972, lahan-lahan bekas hak erfpacht seluas 176
hektar tersebut diredistribusi namun penerima manfaatnya bukan
masyarakat perkebunan di Sukorejo yang telah mengelola lahan
tersebut, tapi kepada anggota kesatuan TNI AD. Pembagian kepada
para anggota kesatuan TNI AD dilaksanakan kembali pada bulan
Februari 1977. 22
Pengeluaran masyarakat perkebunan dari area perkebunan juga
terjadi di daerah perkebunan Curahnongko, Kecamatan Tempurejo,
Jember. Masyarakat perkebunan Curahnongko tidak bisa lagi bisa
menggarap lahan-lahan perkebunan yang sebelumnya menjadi
sumber mata pencaharian mereka. Ini merupakan daerah yang

22 Narasi tentang dikeluarkannya masyarakat perkebunan dari lahan
perkebunan Sukorejo ini dihimpun dari berbagai sumber baik SK-SK,
wawancacara maupun catatan kronologi yang dibuat oleh masyarakat
perkebunan Sukorejo sendiri.