Page 301 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 289

warga Ketajek melakukan aksi penandatanganan surat pernyataan
keberatan atas pengambilalihan dan penggunaan lahan yang
dilakukan PDP Jember tanggal 26 Desember 1973. Akan tetapi, pihak
PDP Jember tetap melaksanakan tawarannya tersebut. Dengan
dukungan tentara mereka memaksa masyarakat untuk menerima

penawaran PDP Beberapa anggota masyarakat menerima ter
dan intimidasi. Sebanyak 12 orang anggota masyarakat kemudian

ditangkap karena masih tetap kukuh dengan perlaw Set

ditangkap keduabelas orang tersebut ditahan di Kantor Polsek Panti
selama: ada yang 4 hari, 7 hari, dan 15 hari. Keduabelas orang tersebut
tetap tidak mau menyerahkan surat-surat kepemilikan lahan dan
tidak mau menerima ganti rugi.
Berbagai surat yang sudah terkumpul dan cap jempol paksa
dari masyarakat dijadikan alasan oleh pihak PDP Jember guna
mendukung upaya percepatan keluarnya sertipikat HGU. Hingga
akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1974 berdasar atas SK Menteri
Dalam Negeri No. 12/HGU/DA/1974 dan Sertipikat HGU No. 3 tahun
1973 yang menyatakan bahwa tanah Ketajek adalah HGU milik
PDP Jember dan tanah Ketajek adalah tanah Negara. Dalam SK
HGU tersebut, luas tanah yang HGU PDP Jember di Ketajek hanya
seluas 478 ha, namun dalam kenyataannya PDP Jember tidak hanya

menguasai 478 ha, PDP juga menguasai hasil babatan rakyat yang
seluas 710 ha.
Intimidasi dan teror pembakaran rumah tersebut berlangsung
hingga tahun 1975, termasuk mendapat tuduhan sebagai anggota
komunis. Setidaknya selama tahun 1975 ada lima rumah tokoh

masyarakat y melakukan perlawanan dibakar Penang

terhadaptokoh-tokoh masyarakaty melakukan perlawanan t

berlangsung, kali ini sebanyak dua orang ditangkap dan ditahan
selama 9 hari di Kodim Jember. Akibat berbagai intimidasi kondisi
ekonomi masyarakat hancur. Karena ada rasa takut itu juga yang
menyebabkan mereka berbondong-bondong pindah ke tempat lain,