Page 306 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

294 Tri Chandra Aprianto

melibatkan masyarakat perkebunan dalam pengelolaannya.
Pelibatan masyarakat perkebunan kembali seperti era kolonial

berada pada struktur agraria piramida baw

Konsolidasi perusahaan bisa dilihat dari proses regrouping berbagai
perusahaan yang ada. Berbagai perusahaan perkebunan kemudian
dilebur menjadi perusahaan milik negara, bukan lagi perusahaan

swasta masa k H juga merupakan k

dari proses nasionalisasi pada tahun 1957-58. Pada tahun 1967
terdapat proses regrouping kembali untuk perusahaan perkebunan.
Proses regrouping tersebut menjadi Perusahaan Perkebunan Negara
(PPN) Aneka Tanaman, PPN Karet dan PPN Serat. Kemudian pada
tahun 1968, PPN kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara
Perkebunan (PNP) dengan dasar Kepres. No. 144 tahun 1968.

Selanjutnya pada tahun 1971, berubah kembali menjadi Perusahaan
Perseroan adapun dasarnya adalah Peraturan Pemerintah tahun 1971
dan tahun 1972.
Pada dasarnya proses konsolidasi yang dilakukan melalui
perusahaan perkebunan ini merupakan proyek institusionalisasi
dari rezim politik Orde Baru. Untuk memuluskan proyeknya tentu
saja pendukung yang paling kuat adalah pihak militer. Setelah
berhasil membersihkan kekuatan komunis, di Jember sejak tahun

1968 langsung dipimpin oleh Bupati dari kalangan militer, Kolonel
Abdul Hadi. 27 Untuk semakin memperkokoh konsolidasinya pada
tahun 1971, DPRD juga mulai dipimpin oleh dari unsur Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 28 Hal ini dilakukan dalam
rangka mengantisipasi persoalan-persoalan struktural yang

sewaktu-waktu bisa baw termasuk masyar

perkebunan yang bisa menghambat proses kekuasaan negara. Pada
level lain adanya persoalan struktural dianggap dapat membahayakan

27 Bambang Hariono, dkk, Wakil Rakyat Kabupaten Jember, hlm. 111.
28 Bambang Hariono, dkk, Wakil Rakyat Kabupaten Jember, hlm. 133.