Page 309 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 309
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 297
perkebunan dengan kepentingan penyelenggara negara. 34 Hal itu
disebabkan karena rezim politik Orde Baru tidak mengakomodir
kepentingan masyarakat perkebunan dalam hal partisipasi politik.
Inilah yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat dalam proses
penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil di wilayah
perkebunan mengalami kemunduran yang luar biasa pada tahun-
tahun selanjutny Dan wajah rezim politik Orde Baru adalah penuh
warna konlik agraria y sekar masih bisa disaksikan.
Berangkat dari berbagai penjelasan pengeluaran atas masyarakat
perkebunan dari tanah-tanah yang telah mereka garap, setidaknya
bisa dirumuskan bagaimana cara kerja rezim politik Orde Baru di
wilayah perk Rumusan tersebut dapat dilihat pada
bawah ini.
Tabel 14.
Kategorisasi struktur masyarakat perkebunan Orde Baru
Kreteria / Posisi
Ideologi Politik Ekonomi
Penyelenggara Mendominasi mendominasi Mengeksploitasi
negara
Perusahaan disubordinasi disubordinasi Mengeksplotasi
perkebunan
Masyarakat Didominasi Didominasi Dieksploitasi
perkebunan
C. Kebijakan Agraria Orde Baru
Upaya untuk mengganti kebijakan politik agraria kolonial
salah satunya karena adanya asas domein verklaring, yang dengan
seenaknya menentukan tanah menjadi milik negara. Melalui UUPA
1960 asas tersebut secara teoritik diganti dengan Hak Menguasai
34 Bandingkan dengan Syamsuddin Haris, ‘Pola dan Kecenderungan
Konlik P Masa Orde Baru, dalam Analisa, tahun XVII, No. 5, Mei
1988, hlm. 271.
