Page 314 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 314
302 Tri Chandra Aprianto
semua legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani dalam
proses pelaksanaan agenda landreform di Indonesia. 44
Selama berkuasanya rezim politik Orde Baru berlangsung
proses pengabaian atas cita-cita kemaslahatan rakyat, yang itu
berimplikasi pada tiga bentuk kerugian yang harus diderita rakyat
lantaran kepemilikan hak atas tanah telah hilang. Pertama, dis-
placement, yaitu pindahnya rakyat secara terpaksa ke daerah lain, di
sisi lain ganti rugi yang diberlakukan oleh pemerintah dan diterima
oleh rakyat tidak mampu menutupi biaya sosial-ekonomi akibat
perpindahanwar Kedua, dis-empowerment, yaitu terjadinya proses
peminggiran sistem tata kehidupan bermasyarakat yang selama ini
berkembang dalam kehidupan sosialnya. Ketiga, lahirnya proses
pemiskinan pada masyarakat itu sendiri karena telah kehilangan
lahan garapannya.
Pemerintah yang baru itu mendasari praktek politiknya dengan
ideologi pembangunanisme, sebuah pandangan hidup yang mengarah
pada pembentukan stabilitas ditegakkan sebagai alat pertumbuhan
ekonomi, sehingga penguasa baru sangat berpihak pada pengusaha.
Gagasan tersebut kemudian mengalami penyempitan makna
lebih mengarah pada arti pertumbuhan ekonomi, yang kebetulan
faktor pertumbuhan sekaligus menjadi parameter keberhasilan
pembangunan. Orientasi dari model pembangunan semacam ini
ternyata menaikan realitas y persoalan
di masyarakat. Padahal parameter ini sangat fundamental bila
Orde Baru juga melahirkan berbagai aturan teknis tentang masalah
keagrariaan yang itu lebih mendukung ide pembangunan yang
berorientasi pada kapitalisme, mulai dari aturan tentang Pendaftaran
Tanah, penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan
(HGB) serta Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah.
44 Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya,
dimana organisasi tani mendapat ruang politik guna mengekspresikan
aspirasinya. Hal itu sangat dimungkinkan karena Soekarno
menganggap organisasi massa rakyat tani merupakan salah satu soko
guru dari revolusi Indonesia.
