Page 313 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 301

1970-1974 A. Revolusi hijau A. Mencabut tanah-
B. Menyingkirkan masyarakat yang tanah yang telah
telah mengelola perkebunan diredistribusi.
C. Hilangnya organisasi rakyat B. Memanfaatkan HGU
D. Melemahnya partisipasi (sewa jangka pangjang
masyarakat perkebunan lagi).

Kebijakan politik agraria yang dibangun oleh rezim politik

Orde Baru sejak awalnya telah melahirkan tidak

situasi keagrariaan mendasar. Pertama, menjadikan masalah
pelaksanaan agenda land reform hanya berhenti pada masalah teknis
administratif belaka, atau dalam bahasa Gunawan Wiradi (1993)
tanah dalam pandangan para penyelenggara negara hanya menjadi
masalah rutin birokrasi pembangunan. Dalam praktek politiknya,
masalah keagrariaan tidak lagi diatur dalam struktur organisasi
pemerintah yang strategis. Hal itu ditandai dengan dihapuskannya
Kementerian Agraria dalam Kabinet Pembangunan I Pemerintahan
Orde Baru. Masalah keagrariaan di Indonesia kemudian diatur oleh
Direktorat Jendral di bawah Departemen Dalam Negeri. Begitu juga,
terhadap konlik yang berbasis pada perebutan atas pemanfaatan

dan penguasaan sumber daya agraria pun demikian, rezim politik
Orde Baru lebih cenderung memecahkannya dengan menggunakan
pendekatan administratif dan legalistik (land management
orientated). Kedua, adanya pengingkaran atas keberadaan kebijakan
pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia yang termaktub
dalam UUPA 1960 dan Undang Undang Perjanjian Bagi Hasil
(UUPBH/1960). Kendati secara wadag (bentuk-Jawa) kedua aturan
pokok tersebut masih ada namun tidak jelas fungsinya. Bahkan UUPA
No. 5 tahun 1960 tidak lagi menjadi pokok atau induk bagi aturan
43
yang berhubungan dengan masalah agraria. Ketiga, menghapuskan

43 Dalam praktek politiknya, rezim politik Orde Baru melahirkan
sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan induk,
seperti UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
dan UU No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan. Lebih jauh rezim politik