Page 318 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 318
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 305
Pengadaan tanah untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi (investasi) Pengambilan tanah rakyat Pembangunan industri tanpa penataan struktur Tanah untuk “pembangunan” Pemberian izin lokasi, HGU, HPH, aparat keamanan dll
Orde Baru Kapitalisme • • • •
Demokrasi Terpimpin Kemakmuran sebesar-besarnya Penataan struktur agraris dan Dilakukan dalam upaya distribusi tanah (land reform)
Tabel 16. Perkembangan kebijakan agraria di Indonesia Kolonial-Jepang-Demokrasi Terpimpin-Orde Baru 47 (neo) populisme untuk rakyat Landreform • • masyarakat Untuk jaman Jepang diolah dari berbagai, sementara untuk jaman Kolonial, Demokrasi Terpempin dan Orde Baru merujuk pada Endang Suhendar dan Ifdal Kasi
Eksploitasi sektor untuk perang untuk ambil Membentuk institusi negara yang mengatur
Jepang Perang perkebunan Mendorong rakyat perkebunan perkebunan
Kolonial Kapitalisme Eksploitasi sektor perkebunan Pengambilan • tanah rakyat untuk perkebunan Menuju industri • Dilakukan melalui pemberian hak erfpacht, konsesi dll ELSAM, 1996), hlm. 98-9.
Ideologi Orientasi kebijakan Strategi Intervensi negara 47
