Page 322 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 322
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 307
Pelepasan hak dapat melalui Permendagri atau Keppres untuk kepentingan pembangunan. pembelian secara bebas untuk kepentingan swasta dengan dukungan izin lokal. Klaim tanah negara (Domeinverklaring?) Secara yuridis diakui, tapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan rezim. Terjadi inkonsistensi dan a
• • • • • tanah.
Pelepasan hak untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan memalui pencabutan hak menurut UU 20/1961). Berlakunya UUPA sebagai sasar kebijakan tanah yang konsisten. Departemen Agraria, mengurusi semua masalah agraria di Indonesia.
Tanah menjadi urusan pemerintah pendudukan Jepang yang diurus oleh Kantor Urusan Tanah Partikelir Pemerintah Jepang
Konsep domein verklaring, Onteigening, Ordonantie Agrarische wet Pemerintah Kolonial
Pelepasan hak UUPA Institusi
