Page 326 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 311

disorientasi politik agraria. Dalam setiap periodisasi waktu, dalam
penelitian ini, bisa dilihat adanya peristiwa yang sifatnya ambivalen
terhadap gagasan reforma agraria itu sendiri. Pada satu sisi, memang
dalam kurun waktu tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk
mewujudkan keadilan agraria, yang ditandai antara lain oleh langkah
percobaan seperti menghapus lembaga desa perdikan (1946) dan
membagi tanah perusahaan perkebunan di Kesultanan Yogyakarta
dan Surakarta yang peruntukannya untuk petani sekitarnya (1948),
kemudian menghadirkan kebijakan politik agraria nasional (1960),
serta melaksanakan landreform (1963-64), bahkan dalam setiap
periode sejarahnya partisipasi masyarakat juga menonjol. Akan

t pada y lain dalam perjalanannya banyak peristiw
yang menjadi faktor penghambat dari upaya penataan ulang itu
sendiri. Secara perlahan, upaya reforma agraria dalam setiap periode
sejarahnya mengalami penyempitan makna, tidak saja secara gagasan
dan pelaksanannya, akan tapi juga partisipasi masyarakatnya.
Berdasar pada konsepsinya istilah reforma agraria merupakan
satu konsep ekonomi-politik pembangunan yang bertujuan untuk
menciptakan keadilan agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah,
melalui program menata ulang sumber-sumber agraria yang
lebih adil dengan jalan redistribusi tanah. Tentu saja hal itu

membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai subyek
penerima manfaat. Program tersebut pada dasarnya merupakan

suatu usaha y membawa kepentingan ek politik negar

untuk memperkuat pasar dalam negeri dan menciptakan kekuatan
ekonomi nasional. Dalam prakteknya pun, perkembangan yang

berdasar atas k tersebut bukan saja tidak t
akan tetapi malahan menunjukkan kecenderungan sebaliknya.
Kecenderungan yang sebaliknya untuk penataan ulang atas sumber-
sumber agraria di perkebunan di Jember paling tidak tercermin pada
tidak adanya dukungan situasi politik untuk diberlakukannya upaya
tersebut, tidak menjadikan reforma agraria sebagai fokus kebijakan