Page 330 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 315

agraria tidak bisa dinaikan. Berbagai partisipasi, baik itu prakarsa
maupun keterlibatan masyarakat perkebunan dalam setiap
momentum tersebut sangat besar.
Partisipasi masyarakat perkebunan dalam rangka melakukan
penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil semakin
gencar dilakukan. Jelaslah hal yang paling menonjol dalam sejarah
perkebunan di Jember pada tahun-tahun 1950-an sebagaimana

digambarkan pada bab kelima, kendati terdapat kompromi-
kompromi elite terhadap kekuatan modal Belanda, namun gerakan
masyarakat perkebunan semakin lantang untuk penataan ulang.

Tindakan-tindakan kolektif masyarakat perkebunan melaw

arus lama y telah menciptakan struktur agraria y membaw

mereka masuk dalam ketergantungan pada perekonomian di luar
sistem ekonomi mereka seperti sebelumnya. Berbagai tindakan
kolektif yang diambil oleh masyarakat perkebunan mulai dari

perlawanan hingga y sudah teror
pemogokan-pemogokan buruh perkebunan w
yang dominan di perkebunan Jember. Pemberitaan media pada
tahun-tahun 1950-an menunjukkan konlik y berbasis

ketidakadilan agraria yang terjadi di beberapa perkebunan di Jember.
Isu penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih
adil akibat sistem kolonial semakin menonjol. Puncaknya terjadi
tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah karena
lambatnya pengembalian Irian Barat. Akibat dari nasionalisasi itu
memang mengejutkan secara politik, namun tidak menggoyahkan
struktur agraria produk kolonial. Memang tujuan dari nasionalisasi
adalah memperkuat dasar potensi ekonomi nasional dan mengganti
struktur ekonomi kolonial, namun tindakan itu tidak mempengaruhi
struktur agraria kolonial. Akibat sesungguhnya dari tindakan
nasionalisasi adalah justru melahirkan sikap ambivalen, yakni
masuknya elite-elite manajerial baru dari kalangan tentara ke dalam
perusahaan perkebunan. Sekaligus ini merupakan kepentingan