Page 307 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 295

stabilitas politik, 29 karena yang dibutuhkan negara Orde Baru
adalah pertumbuhan. Hal ini merupakan praktek pelanggengan
sistem produksi kapital yang monopolistik, dimana struktur kapital
korporasi milik negara. 30 Selain itu perusahaan perkebunan yang
berada dalam struktur negara (BUMN), artinya tidak ada peluang
untuk lahirnya kekuatan pengusaha nasional. Kehadiran pengusaha
nasional tergantung pada patronase politik, kendati ini bukan
produk dari Orde Baru, namun pada periode Orde Baru semakin
kukuh. Sehingga keberhasilan pengusaha nasional pada masa rezim
politik Orde Baru tergantung dua hal: (i) memiliki kedekatan dengan
31
kekuasaan; (ii) masuk dalam kekuatan modal asing. Pada dasarnya
apa yang dilakukan oleh rezim Politik Orde Baru ini adalah proses
deideologisasi, yaitu adanya perubahan perspektif ideologi menjadi

berorientasi pragmatis. 32
Sementara itu pihak masyarakat perkebunan berada dalam
situasi “kesendirian” yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh

masyarakat perkebunan pada tahun-tahun aw berkuasa r

politik Orde Baru tidak ada yang mendukung dan membela mereka.
Bahkan kendati telah menerima manfaat dalam proses landreform,
akan tetapi masyarakat kemudian dikeluarkan oleh pihak perusahaan
dari tanahnya dan tidak ada dukungan seperti pada tahun-tahun

29 Dalam imajinasi ekonomi politik Orde Baru, pembangunan tidak akan
berjalan lancar jika tidak ada ketertiban politik dan sosial. Wujud dari
gagasan ini adalah pendekatan keamanan (scurity approach).

30 Ricard Robison, Soeharto & Bangkitnya, hlm. 168-9. Kekuasaan Orde
Baru dibangun dalam bentuk sentralistik hierakhis. Semua tersentral
pada kekuasaan tunggal, baik itu birokrasi, militer hingga persoalan-
persoalan ekonomi. Mengenai penjelasan ekonomi politik yang
memiliki kaitan dengan kepentingan negara bisa dilihat pada Yoshihara
Kunio, Kapitalisme Semu di Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1990). Lihat
juga pada Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi
Indonesia 1950-1980 (Jakarta: LP3ES, 1991).
31 Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik, hlm. 190.
32 R. William Liddle, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta: Graiti Press,
1992), hlm. 82.