Page 300 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

288 Tri Chandra Aprianto

Sementara itu, untuk masyarakat perkebunan di daerah Ketajek,
yang pada bab sebelumnya telah dijelaskan merupakan tempat yang
sukses dalam melaksanakan landreform. Akan tetapi pada tahun
1972, pemerintah daerah Jember membentuk Perusahaan Daerah

Perkebunan (P Pihak PDP merasa pewaris y sah

pemilik hak erfpacht. PDP Jember mulai mempertanyakan status

lahany telahdikelolaoleh masyarakatperkebunanwargaK
Masyarakat perkebunan dianggap telah melakukan penyerobotan
atas tanah perkebunan. Pihak PDP Jember mendasarkan diri pada

SKPT t J 197 No 185/UM/197 y menyatakan bahw
tanah perkebunan Ketajek itu milik aslinya adalah LMOD yang

berakhir masa sewanya pada 2 J 1 Sehing

berakhirnya masa sewa kepada pemerintah tentu saja itu

diperpanjang lagi keberadaan perkebunan tersebut. PDP Jember
merupakan institusi pengganti dari LMOD.
Kemudian guna menindak lanjuti keputusan sepihak itu, Bupati
mengeluarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal
10 Oktober 1973, No. 84 tentang pembentukan Panitia Pengalihan
Hak Atas Tanah kebun Ketajek I dan II. Kemudian PDP Jember mulai
mengajukan permohonan sertipikat HGU kepada Kementerian
Dalam Negeri di atas perkebunan Ketajek seluas 477,78 hektar.

Bersama unsur kerawat desa pihak PDP mengumpulkan warga y

telah menerima manfaat dari landreform dan mulai mengelola lahan
tersebut. Pada saat pertemuan tersebut pihak PDP menyatakan

tanah y warga k oleh pihak perk

Karena lahan tersebut sebenarnya memang milik perkebunan
berdasarkan hak erfpacht. Warga akan diganti rugi dengan tanaman
kopi, dan menjadi buruh perkebunan PDP Jember. 20
Masyarakat perkebunan di Ketajek melakukan perlawanan
dengan menolak tawaran dari pihak PDP Jember. Sekitar 225
20 “Laporan Forum Solidaritas Petani Tapal Kuda”, (Tidak diterbitkan),
2000.