Page 297 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 285

Pada tahun 1968 pihak perusahaan perkebunan bekerja sama
dengan beberapa kepala desa mulai melakukan penataan untuk

mengajukan sertiikat HGU atas lahan perkebunan y t
digarap oleh masyarakat perkebunan. 15 Salah satunya adalah
tanah-tanah perkebunan bekas erfpacht LMOD seluas 3.505,2568
hektar. Tanah-tanah tersebut tersebar di empat kecamatan, yaitu:

Kecamatan Jenggawah (dua Kecamatan
desa); (iii) Kecamatan Mumbulsari (satu desa); dan (iv) Kecamatan
Rambipuji (satu desa).
Selanjutnya pihak perusahaan perkebunan (PTP XXVII)
mengajukan sertipikat HGU ke pihak pemerintah. Kemudian
keluarlah dua SK, yakni (i) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
pada tanggal 15-12-1969 keluar sertipikat HGU No. SK. 32/HGU/
DA/1969; dan (ii) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada
tanggal 12-7-1970 dengan No. SK. 15/HGU/DA/1970. Kedua SK

tersebut memi jangka waktu 2 Untuk SK y
akan berakhir pada 22 Mei 1994 dan SK yang kedua akan berakhir pada
30 Juni 1995. Adapun dasar pengajuan sertipikat HGU itu berdasar
PP 19/1959 (Lembaran Negara No. 31/1959) tentang perkebunan yang
telah dinasionalisasi. Sejak saat itu tanah perkebunan Jenggawah
yang telah dikelola oleh masyarakat mengalami perubahan status

menjadi tanah milik negara.
Untuk SK HGU yang pertama pihak PTP XXVII memperoleh
areal garapan seluas 2.080,7578 ha yang terdiri atas 14 persil. 16

15 Jos Haid, Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah
(Jakarta: LSPP dan Latin, 2001), hlm. 41-2.
16 SK No. 32/HGU/DA/1969.