Page 292 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

280 Tri Chandra Aprianto

lahan-lahan yang telah mereka garap. Kemunduran partisipasi dan
keluarnya masyarakat perkebunan dari lahan-lahan perkebunan
menjadi bahasan berikut ini. Pada periode ini situasi perkebunan
kembali pada seperti masa kolonial.

A. Mundurnya Partisipasi dalam Penataan Sumber-
sumber Agraria

Perubahan situasi di perkebunan pada tahun 1970-an
merupakan satu bagian dari orientasi pembangunan yang dijalankan
1
oleh pemerintah yang baru berkuasa (Orde Baru). Setidaknya ada
tiga hal yang mendasari orientasi pembangunan yang dijalankan
oleh rezim politik baru ini: (i) mengutamakan stabilisasi politik;

(ii) pembangunan ekonomi yang berorientasi ke luar dengan
menghadirkan investasi asing; 2 kehadiran investasi asing tersebut
difasilitasi oleh UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal

dan menaikan masalah ketimpangan

1 Penggunaan istilah Orde Baru sendiri, sesungguhnya memiliki bias
makna. Pertama, asumsi dasarnya adalah Orde Lama sebagai masa lalu
yang buruk. Sehingga, hal ini mengingkari kemungkinan terjadi praktek
politik pemerintah Orde Baru, yang menyerupai atau setidak-tidaknya
berkecenderungan sama dengan periode sebelumnya. Artinya semua
perilaku politik sekalipun itu dibangun atas dasar paradigma yang
populis, karena berada dalam konteks pra Orde Baru tentu dianggap
sebagai hal yang bermakna primitive people. Kedua, istilah tersebut
bersifat a historis, karena Orde Baru tidak akan pernah ada tanpa
didahului dengan orde sebelumnya. Karenanya untuk membangun
citra “positif” yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, rezim
politik Orde Baru membangun semacam “artefak” yang disesuaikan
dengan imajinasi politiknya dalam rangka melahirkan ingatan baru.
Rezim politik ini menyebut rezim politik Demokrasi Terpimpin dengan
sebutan Orde Lama. Istilah Orde Baru sendiri sebenarnya berasal dari
ucapan pidato Bung Karno di Belgrado pada tahun 1961. Tentu saja
istilah tersebut digunakan secara retorik oleh orang-orang Orde Baru
dalam rangka mengkooptasi istilah yang dikembangkan oleh Bung
Karno.
2 Untuk detailnya bisa lihat Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur
Politik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 60-196.