Page 295 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 283

kolonial dalam sistem ekonomi nasional, yang pada tahun-tahun
sebelumnya diupayakan dirombak. Pada titik inilah pemerintah
memainkan peranan sangat penting dalam pengelolaan sumber-
sumber agraria yang berbeda dengan sebelumnya. 9
Pagi-pagi sekali pemerintah Orde Baru menghapus tentang
gagasan landreform. Berbeda dengan rezim politik sebelumnya,
Orde Baru adalah realitas sosial yang sangat berbeda dalam masalah

sejarah keagrariaan. Dalam konteks pelaksanaan agenda landreform
di Indonesia pada paruh awal tahun 1960-an, mainstream pemikiran

yang dikembangkan oleh rezim politik Orde Baru lebih bermakna

pejoratif merupakan kewajar sebagaimana disebutkan atas
pendukung utama rezim politik Orde Baru adalah TNI AD yang

sangat P L anggapan dasar adalah bahwa

pelaksanaan agenda landreform di Indonesia merupakan program
ekonomi-politik yang disponsori oleh PKI. Program tersebut dianggap
sangat menggangu kontrol TNI AD atas keberadaan perkebunan-
perkebunan milik negara yang telah dikuasai pasca nasionalisasi.
10
Dalam perspektif Orde Baru program tanah untuk petani bukan
sebagai problem mendasar yang dihadapi petani. Sebab masalah

mendasar y khususnya Jawa
tanah, akan tetapi lapangan dan kesempatan kerja. Pelaksanaan
agenda landreform hanya akan memberikan kesempatan kerja

pada sebagian Sebab Jaw tekanan atas tanah y

begitu besar sebagai akibat besarnya jumlah penduduk, sementara
tanahnya terbatas. Pelaksanaan agenda landreform bagi Orde Baru
11
9 Guna membahas bagaimana kekuatan kapital internasional bermain
dalam rezim politik Orde Baru dapat dilihat dalam Ricard Robison,
Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (Jakarta: Komunitas
Bambu, 2012), hlm. 103-36.
10 Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur, hlm. 60-1.
11 Arbi Sanit, ‘Kegiatan PKI di Kalangan Petani di Jawa Tengah dan Jawa
Timur Pada Tahun 50-an’, dalam Jurnal Persepsi untuk Mengamankan
Pancasila, Tahun II, Nomor 1, 1980, hlm. 37-8.