Page 291 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Bab 7
PEMBANGUNAN: MASYARAKAT
PERKEBUNAN (DI)KELUAR(KAN)
DARI PERKEBUNAN

paya untuk melakukan penataan ulang sumber-sumber agraria
Uyang lebih adil di wilayah perkebunan mengalami kemunduran.

Tidak ada gegap gempita seperti pada masa sebelumnya. Rupanya

peristiwa 196 dengan dampak ikutan y mengerikan
menjadi klimaks dari upaya tersebut. Maka sejak tahun 1967
menjadi arus balik dimana partisipasi masyarakat perkebunan

dalam pengelolaan sumber-sumber agraria wilayah perk

kembali hanya menjadi penopang keberadaan sebuah perusahaan
perkebunan. Struktur agraria kembali pada sistem kolonial, bedanya
tidak lagi di tangan para pemilik hak erfpacht, tapi pada badan usaha
yang dinaungi pemerintah.
Begitu juga struktur ekonominya tetap menggunakan pola-pola
kolonial, dimana semua proses produksi mulai dari hulu sampai
hilir berada dalam kontrol badan usaha yang dinaungi pemerintah
tersebut. Begitu juga dengan penguasaan lahan-lahan perkebunan
yang sudah terlanjur dikuasai oleh masyarakat perkebunan harus
dikeluarkan, dan hak atas tanahnya tetap menggunakan sistem hak
erfpacht, cuma berganti nama menjadi Hak Guna Usaha (HGU).
Pada tahun-tahun 1967-70an ini partisipasi masyarakat perkebunan
mengalami kemunduran, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun-tahun masyarakat perkebunan harus keluar dari