Page 286 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

274 Tri Chandra Aprianto

penataan ulang atas sumber-sumber agraria. Dalam dokumen
tersebut ditujukan pada perusahaan perkebunan karet Kalitelapak.
Terdapat empat tuntutan Pertanu terhadap perkebunan tersebut:
yaitu (i) diharapkan pihak perkebunan membatalkan untuk mengelola
lahannya, karena lahan tersebut sudah diduduki oleh masyarakat

saw ladang dan per mendesak pihak
perkebunan menghentikan aktivitasnya; (iii) memberi ganti rugi
atas aktivitas perkebunan yang telah membuat lobang-lobang; (iv)
mendorong perusahaan untuk melakukan perundingan dengan
106
Pertanu dan Sarbumusi. Menariknya dokumen tersebut bertanggal
23 Juni 1966, dimana situasi penyingkiran orang-orang komunis masih
berjalan. Ini menunjukkan gagasan penataan ulang atas sumber-

sumber agraria wacana utama masyarakat perkebunan.
Kalau melihat pelaksanaan agenda landreform di Indonesia
pada akhir Desember 1964 terdapat proses pembagian tanah lebih di
Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumbawa (seluruh wilayah tahap I)
telah diselesaikan dengan baik. Pada tanggal 14 Januari 1965, Menteri
Agraria melaporkan hasil pembagian tanah kelebihan maksimum
hingga akhir 1964.

Tahap I
Tanah kelebihan 337.445 ha
Tanah yang telah dibagikan 296.566 ha

Tahap II
Tanah yang telah dibagikan 152.502 ha

Sejak dicanangkannya program agenda pelaksanaan landreform

di Indonesia hingga akhir tahun 1964 terdapat sekitar 450.000

hektar tanah y telah dir Sedangkan untuk wilay

106 Tanah Garapan Rakyat Afdeling Wadung Barat, Surat dari Lembaga

Pertanian N Ulama Banyuw kepada w

pimpinan PPN XVI Kalitelapak, tertanggal 23 Juni 1966, Koleksi pribadi
almarhum Prof. Sugijanto Padmo (UGM).