Page 283 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 271

102
kembali dari lahan-lahan perkebunan tersebut. Sebagaimana telah
dijelaskan pada bab sebelumnya pada awal tahun 1950, praktis tata
kelola lahan perkebunan Ketajek secara de facto telah dikuasai oleh
masyarakat perkebunan. Termasuk sejak tahun 1952, masyarakat

perkebunan y wilayah tersebut telah membayar
ke pemerintah desa. Kendati begitu, masyarakat perkebunan yang
menggarap lahan bekas milik onderneming tersebut merasakan
belum terdapat kepastian status hak penguasaan.
Selanjutnya pada tahun 1957 melalui Persatuan Petani Indonesia
(PETANI) cabang Jember, sebuah organisasi kaum tani yang

ber ke P N Indonesia warga mengupay

status hukum tanah yang telah mereka digarap. PETANI menganggap
status hukum atas tanah tersebut sudah selayaknya menjadi milik
rakyat. Berangkat dari sini, Ketua PETANI Cabang Jember-nya mulai
mengupayakan status hukum atas tanah tersebut. Melalui lobi-lobi
politik yang dilakukan oleh Ketua PETANI Cabang Jember kepada
instansi terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka status hukum dari
kepemilikan lahan perkebunan bekas hak erfpacht seluas 478 hektar.

Akhirnya, pemerintah menerbitkan SK Menteri Pertanian dan
Agraria yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1964, dengan No. 50/
KA/64 tentang daftar kebun yang terlantar di Daerah Jawa Timur,

dengan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Kantor Inspeksi

Agraria Jawa Timur No t Status T

Bekas LMOD keputusan tersebut bahwa lahan bekas

merupakan objek landreform. Segera dilakukan redistribusi lahan
kepada 803 kepala keluarga. Sebenarnya untuk lahan perkebunan
terlantar di Jember ada dua yang masuk dalam SK Menteri Pertanian
dan Agraria tersebut, yaitu perkebunan Ketajek seluas 478 hektar
dan Sukorejo seluas 354 hektar. 103
102 Untuk masa Orde Baru dibahas pada bab selanjutnya.
103 SK Menteri Pertanian dan Agraria No. 50/KA/64.