Page 287 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 275

tahap II, baru sebagian tanah yang bisa didistribusikan dikarenakan
adanya berbagai kendala ditingkat pelaksanaannya. 107 Kemudian
pada tahun 1968 pemerintah melalui unit peneliteian dari Direktorat
Jendral Agraria mempublikasikan hasil pembagian tanah sebagai

bagian pelaksanaan landreform T bawah
menunjukkan laporan dari pemerintah tersebut.
Tabel 9.
Redistribusi Tanah di Jawa tahun 1962-68 108
Tipe tanah Tanah yang dibagi Penerima
(ha) (keluarga)
Tanah kelebihan 116.559 135.859
Tanah absente 17,477 40,037
Tanah pemerintah daerah 111.407 131.335
Tanah pemerintah pusat 555.874 539.912
Jumlah 801.317 847.143

Akan tetapi angka-angka tersebut tidak dijadikan patokan,

mengingat setelah peristiwa berdarah 1965-1

y objek landreform telah k kepada pihak awal, 109 seperti
kasus perkebunan Ketajek di atas. Pelaksanaan landreform tidak
hanya dihentikan, tetapi juga tanah-tanah perkebunan yang telah
diredistribusi oleh pemerintah kepada masyarakat perkebunan
diambil kembali oleh militer sebagai representasi negara.
E. Kesimpulan
Pada periode 1960-67 upaya penataan sumber-sumber agraria
menemukan basis legitimasinya dengan ditandatanganinya UUPA

107 Lihat pada laporan Menteri Agraria , hlm. 13. Laporan tersebut dicuplik
oleh Ernst Utrecht, ‘Land reform in Indonesia’, dalam Bulletin of
Indonesia Economic StudiesVol 5, No. 3, hlm. 86.
,
108 Ernst Utrecht, Landreform in Indonesia, hlm. 87.
109 Landreform seperti dimasukkan dalam peti es, lihat W. F. Wertheim,
‘From Aliran Toward Class Struggle in the Contryside of Java’, Paciic
Viewpoint, Vol. 10, No. 2, 1969, hlm. 15.