Page 289 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 289
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 277
periode sebelumnya dimana tahun-tahun politik begitu panjang.
Periode ini politisasi isu penataan ulang sumber-sumber agraria
sangat kental. Tingkat politisasinya terjadi menyeluruh di daerah
pedesaan Jaw Ironisnya wacana penataan sumber-
agraria bergeser perkebunan ke wilayah lahan
masyarakat. Setidaknya ada tiga latar sejarah yang menyebabkan
pergeseran tersebut: (i) adanya kompromi elite nasional dengan
pihak kolonial yang tertuang dalam hasil KMB; (ii) nasionalisasi yang
menyebabkan kontrol ekonomi perkebunan oleh pihak militer; dan
(iii) ditambah lagi oleh keputusan elite PKI yang menyatakan musuh
yang menghambat penataan ulang sumber-sumber agraria adalah
tujuh setan desa. PKI dengan isu tujuh setan desanya menggedor
struktur masyarakat di pedesaan, bukan struktur agraria yang sudah
mendominasi sejak kolonial.
Konlik dalam tubuh kekuatan masyarakat perkebunan tidak
terhindarkan, karena terjadinya pergeseran makna penataan ulang
sumber-sumber agraria. Kalau dalam masyarakat perkebunan di
Jember polarisasinya begitu mudah antara kekuatan muslim dengan
komunis. Upaya penataan sumber-sumber agraria yang sudah
mengalami pergeseran yang dalam praktek politiknya berlangsung
dalam bentuk aksi sepihak mengacaukan struktur dan sistem
kehidupan pedesaan. Kehidupan masyarakat di pedesaan sanggat
terganggu oleh aksi-aksi tersebut, khususnya kalangan elite di
Sementara struktur masyarakat pedesaan Jawa
k warga paternalistikny sehingga terganggunya kalangan elit
tentu saja terganggu juga struktur bawahny Karenanya t
arus balik atas tindakan aksi sepihak tersebut.
Kendati begitu, proses pelaksanaan landreform terus dijalankan
oleh rezim politik Demokrasi Terpimpin. Proses redistribusi
tanah berlangsung di beberapa daerah dengan beberapa tahap
pelaksanaannya. Akan tetapi, upaya untuk menata ulang sumber-
sumber agraria yang lebih adil sebagai basis pembangunan ekonomi
