Page 293 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 293

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan  281


              agraria. 3  Dukungan  dari kekuatan  modal asing tersebut  juga  hadir
              dalam bentuk hutang luar negeri. 4
                  Secara  tidak  langsung, bagaimanapun  orientasi pembangunan
              dari negara  yang kemudian  menjadi kebijakan  memiliki pengaruh
              yang luar  biasa  kepada  keberadaan  masyarakat  perkebunan
              dan  perkebunan  sendiri. Kehadiran  orientasi pembangunan  ini
              menemukan    momentumnya     manakala   situasi perekonomian

              perkebunan y  semakin memburuk akibat konlik pada








              aw  1  Keadaan ek  Indonesia cukup sulit






              tahun 196  dimana tingkat   sangat   antara

              1964-6  tingkat     73  dan antara tahun 196








              tingkat inlasinya masih berkisar pada taraf  679%. 5  Situasi seperti
              inilah  yang dijadikan  oleh  kekuatan  Orde  Baru, yang merupakan
              aliansi elite  politik  antara  militer  dan  kelompok  borjuasi, sebagai
              sarana pembenar untuk melakukan perubahan.  Sehingga ada dua
                                                          6
              alasan  yang kemudian  diambil oleh  kekuatan  politik  Orde  Baru:
              (i) menertibkan  situasi sosial politik  di area  perkebunan; dan  (ii)
              membalik paradigma pengelolaan sumber-sumber agraria di sektor
              perkebunan.
                  Sejak ditinggalkannya lahan perkebunan oleh para pemilik hak
              erfpacht  akibat  krisis  dan  dilanjukan  perang, produksi tanaman
              perkebunan  banyak  mengalami kemerosotan. Kondisi terburuk
              3   Gunawan  Wiradi,  Reforma Agraria:  Perjalanan  yang  Belum  Berakhir
                  (Yogyakarta: Insist Press,  2000), hlm. 159.
              4   Ironisnya  hingga  tahun  1983 Indonesia  merupakan  negara  ketujuh
                  terbesar dunia dalam jumlah hutang, kemudian melonjak peringkatnya
                  ke  posisi keempat  pada  tahun  1987 dengan  jumlah  52.581 US $, di

                  bawah Br  Mexico dan Arg  Lihat Arif    Negara dan



                                                                    (
                  Pembanguna; Studi Tentang Indonesia dan Korea SelatanJakarta:
                  Yayasan Padi dan Kapas,1991), hlm. 63-4.
              5   Arif Budiman, Negara dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia dan
                  Korea Selatan (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm. 48.
              6   Nugroho Notosusanto (ed), Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969
                  (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985).
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298