Page 296 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

284 Tri Chandra Aprianto

adalah membangun kontradiksi sosial. Kontradiksi sosial dalam

perspektif rezim politik Orde Baru merupakan sumber konlik

sumber bagi disharmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. 12
Pemerintah Orde Baru kemudian mengintensikan tanaman
pangan dengan basis pemikiran revolusi hijau. Sebuah konsepsi
percepatan pembangunan pangan yang merombak struktur pertanian
di masyarakat perkebunan serta budaya masyarakatnya. Sebagaimana
di negara lain, konsepsi ini mengenalkan semua serba baru, tanaman
baru yang lebih cepat tumbuh dan panennya, dan diharapkan akan
memberikan hasil yang cepat dan lebih baik pula. Akibatnya masyarakat
pertanian kehilangan kreatiitas untuk proses pembibitan, karena

disediakan oleh industri bibit internasional. Masyarakat pertanian juga
kehilangan tradisi dan tata cara panen. Akibatnya terjadi perubahan

perilaku budaya pertanian pedesaan Jawa. 13

B. Masyarakat Perkebunan Dikeluarkan dari
Perkebunan

Akibat kebijakan politik di atas, masyarakat perkebunan yang
telah menduduki kembali tanah-tanah perkebunan, termasuk
yang telah menerima redistribusi tanah oleh program landreform
diperkebunan harus dikeluarkan kembali. Berbagai kebijakan
k wilayah y berkerjasama

struktur desa secara keseluruhan sebenarnya hal itu dijadikan mesin
negara, seperti jaman pendudukan Jepang.
14

12 Eddy Hardjanto, ‘Menghindari Kontradiksi Sosial’, dalam Jurnal Persepsi
untuk Mengamankan Pancasila, Tahun II, Nomor 1, 1980, hlm. 9.
13 Robert W Hefner, Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian
Politik (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 132-8. Lihat juga Ahmad Nashih
Luthi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran
Mazhab Bogor (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm. 232-4.
14 Robert W Hefner, Geger Tengger, hlm. 132.