Page 344 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tingkat I, yaitu Provinsi Bali yang berpusat (sejak 1960) di Denpasar,
Provinsi Nusa Tenggara Barat beribukota di Mataram, dan Provinsi Nusa
Tenggara Timur di Kupang.

6.2. Sunda Kecil dan Momen Proklamasi
Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, berita tentang
proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terdengar di Sunda Kecil sejak
tdak lama setelah 17 Agustus 1945. Berita tersebut pertama kali
diterima di Singaraja, Bali, oleh kelompok elite pemuda dan sebagian
kecil warga masyarakat, setelah mendengar siaran radio oleh Ide A.A.
1
Gede Agung pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, kontak
pemuda Bali dengan kawan-kawan pemuda di Jawa juga memfasilitasi
tersebarnya berita proklamasi. Meski demikian, kepastian secara resmi
diperoleh setelah kedatangan seorang anggota PPKI yang mewakili
daerah Sunda Kecil, Mr. I Gst. Ketut Pudja, yang sudah diangkat oleh
Presiden Sukarno sebagai Gubernur Sunda Kecil.
Perlu dijelaskan bahwa sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus
1945 memutuskan bahwa bekas daerah kekuasaan angkatan laut
Jepang (Kaigun) dibagi menjadi empat gubernemen yaitu: Borneo,
Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Tiap-tiap daerah dikepalai oleh
seorang gubernur yang dibantu oleh sebuah komite (KND). Secara
geografis daerah gubernemen Sunda Kecil adalah daerah kepulauan
yang terdiri dari daerah-daerah pulau yang membentang dari barat
(Bali) sampai ke Timur (Timor).
Mr. I Gst. Ketut Pudja kembali ke Singaraja sebagai Gubernur
pada tanggal 23 Agustus 1945 untuk menata dan menyusun aparatus
pemerintahan Republik di daerah. Kedatangannya membawa serta dua
keputusan dari pemerintah pusat RI di Jakarta yaitu: (1) membawa
kepastian berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945; dan (2) sebuah mandat pengangkatan I.B. Putera
Manuaba menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID atau
disingkat KND) Sunda Kecil. Dua keputusan ini disampaikan kepada
Cokan, kepala pemerintahan Jepang tertinggi di Sunda Kecil yang masih
bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sana.
Namun, pihak Jepang belum memberikan jawaban. Suasana
keragu-raguan sangat terasa di kalangan masyarakat dan pemerintahan.
Kekuasaan Republik yang baru harus berhadapan dengan kekuasaan
Jepang yang menjaga status quo. Keadaan seperti ini berjalan sampai

332