Page 12 - VOC Dan Perkembangan Pemerintahan Hindia-Belanda
P. 12
Setelah pembuatan jalan selesai, Daendels memerintahkan pembuatan
perahu-perahu kecil dan pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya
perahu-perahu perang tersebut, Daendels merencanakannya di daerah
Banten Selatan. Pembuatan pelabuhan itu telah memakan ribuan
korban jiwa orang Indonesia di Banten akibat dari penyakit malaria
yang menyerang para pekerja paksa. Akhirnya pembuatan pelabuhan
itu tidak selesai. Daendels bersikeras untuk tetap menyelesaikannya,
tetapi Sultan Banten menentangnya.
Kebijakan-kebijakan lain Daendels :
Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional
Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat.
Membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan.
Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah
menjadi pegawai dibawah pemerintah kolonial.
Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat
provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik.
Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil
pertaniannya.
Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otokratis
(otoriter), maka pada tahun 1811 ia dipanggil kembali ke negeri
Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansens.
Mulai tahun 1811 – 1816, Inggris memegang kendali
pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia.
