Page 17 - VOC Dan Perkembangan Pemerintahan Hindia-Belanda

Undang-Undang Agraria

(Agrarische Wet) 1870

Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum

agraria kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai

1960. Peraturan ini akan hapus dengan dikeluarkannya UUPA

(Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960) oleh Pemerintah

Republik Indonesia. Sehingga Agrarische Wet telah berlangsung

selama 90 tahun hampir mendekati satu abad umurnya. Wet

tercantum dalam pasal 51 dari Indische Staatsregeling, yang

merupakan peraturan pokok dari undang-undang Hindia-Belanda.

Undang-undang agraria merupakan

Menteri Jajahan Belanda De reaksi atas tanam paksa,

Waal, berjasa menciptakan wet kesewenangan pengambil alihan

ini yang isinya, antara lain tanah rakyat. Sehingga, pemerintah

sebagai berikut: Belanda memberi kesempatan

1. Gubernur jenderal tidak boleh pengusaha atau pemilik modal untuk

menjual tanah. menyewa tanah milik penduduk

2. Gubernur jenderal boleh dalam jangka waktu yang panjang.

menyewakan tanah menurut Sewa-menyewa tanah itu diatur

peraturan undang-undang. dalam Undang-Undang Agraria tahun

3. Dengan peraturan undang- 1870. Undang-undang ini

undang akan diberikan tanah- dimaksudkan untuk melindungi

tanah dengan hak Erfpacht, yaitu petani, agar tanahnya tidak lepas

hak pengusaha untuk dapat dari tangan mereka dan jatuh ke

menyewa tanah dari gubernemen tangan para pengusaha. Tetapi

paling lama 75 tahun, dan seringkali hal itu tidak diperhatikan

seterusnya. oleh pembesar-pembesar

pemerintah.