Page 13 - VOC Dan Perkembangan Pemerintahan Hindia-Belanda

Pemerintahan Hindia-Belanda :

Cultuurstelsel (Tanam Paksa)

Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia berdasarkan Konvensi

London tahun 1814. Van der Capellen yang ditunjuk sebagai Gubernur

Jendral Hindia-Belanda berusaha mengeruk keuntungan sebanyak

mungkin. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutang-

hutang Belanda yang cukup besar selama perang. Kebijakan yang di

ambil oleh Van der Capellen adalah dengan menerapkan kebijakan

dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menyewakan

tanah kepada penguasa-penguasa Eropa, menerapkan pajak yang

memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari

rakyat.

Belanda kemudian mengutus Johannes van

den Bosch menjadi Gubernur Jendral untuk

meningkatkan penerimaan keuangan

Belanda yang kosong akibat perang. Van

den Bosch mengambil kebijakan tanam

paksa pada tahun 1830 yang dikenal sebagai

cultuurstelsel dalam bahasa Belanda.

Ketentuan pokok sistem tanam paksa tertera dalam Stadsblad

(lembaran negara) tahun 1834 No. 22, meliputi:

1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk terkait penyediaan

tanah untuk penanaman tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa.

2. Bagian tanah pertanian yang disediakan untuk tujuan ekspor tidak

boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk.

3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman ekspor tidak

boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.

4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman ekspor

dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

5. Hasil panen dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada

pemerintah Hindia Belanda. Jika hasil tanaman melebihi yang harus

diserahkan maka kelebihannya dikembalikan kepada penduduk.

6. Kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung

jawab pemerintah.

7. Pelaksanaan Cultuurstelsel diserahkan kepada pemimpin pribumi.

Sementara pemerintah Belanda hanya jadi pengawas.