Page 58 - Buku Diklat Hutan Loa Haur

sampai pada tingkat tapak. Akibatnya, tugas dan fungsi pengelolaan
hutan sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan, belum
sepenuhnya terpenuhi. Ini terjadi karena posisi pengelola hutan diklat
ditempatkan sebagai salah satu bidang dibawah Pengelola Sarana dan
Prasarana.

Dalam merumuskan bentuk dan kedudukan organisasi pengelola
Hutan Diklat Loa Haur digunakan dasar peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri LKH tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, serta Peraturan Manteri LHK tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam kedua peraturan tersebut, tugas pengelola Diklat Kehutanan
dapat dikelompokkan dalam dua fungsi, yaitu administrasi dan opera-
sional lapangan. Fungsi administrasi yang dijalankan Seksi Sarana dan
Evaluasi Diklat, meliputi (1) perencanaan, pemantauan dan pelaporan,
dan (2) pelayanan data, informasi dan kerjasama.

Sementara itu, fungsi operasional lapangan meliputi antara lain, (1)
pengelolaan sarana dan prasarana dan tata usaha rumah tangga, (2)
pengelolaan demplot percobaan, (3) pengelolaan sumber daya hutan, (4)
pembinaan lingkungan dan masyarakat, dan (5) pemanfaatan kawasan
dan pelayanan pengunjung.

Fungsi operasional lapangan sangat penting dibentuk untuk men-
jaga keutuhan kawasan dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi
ekosistem hutan. Adanya unit pelaksana pengelola di tingkat tapak yang
melakukan pengelolaan secara rutin akan mencegah terjadinya open
access pemanfaatan sumber daya hutan. Untuk itu, tenaga penyuluh
dan widyaiswara dapat dimobilisasi untuk fungsi ini, sekaligus untuk
menghilangkan kesenjangan antara fungsi pengelolaan pada level
administrasi dan fungsi pengelolaan pada level tapak.

Peraturan Kepala Badan P2SDM No. P.8/2018 menyatakan pe nge -
lolaan hutan diklat adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehen-
sif, mandiri, dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan
untuk tujuan pendidikan dan pelatihan kehutanan. Untuk itu, diperlu-
kan unit pengelola penunjang agar dapat membantu pengelolaan secara
teknis, sampai pada tingkat tapak.

48 MENGELOLA HUTAN DIKLAT DUA DEKADE HUTAN DIKLAT LOA HAUR, KALIMANTAN TIMUR 49