Page 71 - Buku Diklat Hutan Loa Haur
P. 71
Dengan dimasukkannya hutan diklat menjadi blok khusus, maka
UPTD Tahura tak berwenang mencampuri kegiatan di dalam blok
khusus tersebut, sepanjang kegiatannya tak mengubah fungsi kawasan.
UPTD Tahura, dengan posisinya sebagai pengelola Tahura Bukit
Soeharto, memposisikan Balai Diklat LHK Samarinda sama dengan
perusahaan yang mempunyai kerja sama pemanfaatan kawasan dengan
UPTD Tahura.
UPTD Tahura, misalnya, mengharuskan pengelola KHDTK untuk
turut serta secara aktif siaga karhutla di Posko Karhutla UPTD Tahura.
Terdapat dua usulan solusi terhadap hal tersebut. Pertama, kesepakatan
tata hubungan kerja antara UPTD Tahura dan pengelola KHDTK yang
ada dalam kawasan Tahura, sehingga terjalin kesertaraan dan sinergi
dalam pengelolaan Kawasan Tahura.
Dalam tata hubungan kerja perlu disepakati kegiatan apa yang
memberikan ruang UPTD Tahura mencampuri atau pengelola KHDTK
perlu mengkoordinasikan dengan UPTD Tahura. Pada Permen LHK
No.7 Pasal 449 ayat (1) e disebutkan bahwa pengelola KHDTK wajib
melaksanakan koordinasi pengelolaan dengan instansi yang menangani
kehutanan setempat.
Alternatif kedua: mengeluarkan KHDTK dari kawasan Tahura
dengan peninjauan fungsi kawasan dari Tahura menjadi Taman Wisata
Alam yang langsung dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini
Direktorat Jenderal KSDAE.
•
60 MENGELOLA HUTAN DIKLAT DUA DEKADE HUTAN DIKLAT LOA HAUR, KALIMANTAN TIMUR 61
