Page 69 - Buku Diklat Hutan Loa Haur

Diklat Loa Haur, maka perlu diusulkan perubahan luasan hutan diklat
menjadi 502,2 ha. Luasan tersebut sesuai Peraturan Menteri LHK
No.7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Peng-
gunaan Kawasan Hutan pasal 438 ayat (4) b, yang mengatur KHDTK
pada provinsi paling luas 500 (lima ratus) hektar.

Persoalan lain yang masih berhubungan dengan efektivitas penge-
lolaan menyangkut soal tata hubungan kerja antara Balai Diklat LHK
Samarinda sebagai pengelola Hutan Diklat Loa Haur dengan UPTD
Tahura Bukit Soeharto sebagai pengelola Tahura. Sesuai dengan
SK penetapan, Hutan Diklat Loa Haur berada pada wilayah Tahura
yang merupakan kawasan konservasi dan dikelola Dinas Kehutanan
Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini UPTD Tahura Bukit Soe-
harto.

Peraturan Menteri LHK No.7/2021 pasal 438 ayat (3) disebutkan
bahwa penetapan KHDTK tidak: a) mengubah fungsi pokok kawasan
hutan, b) tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau
hutan lindung, c) penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; dan
d) ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH.

Pengelolaan Hutan Diklat Loa Haur telah memenuhi ketentuan
sebagaimana pada Permen LHK dimaksud. Masalahnya, belum ada
tata hubungan kerja antara UPTD Tahura Bukit Soeharto dengan Balai
Diklat LHK Samarinda, salah satu UPT Kementerian LHK, sebagai
pengelola Hutan Diklat Loa Haur. Keberadaan hutan diklat di dalam
kawasan Tahura kiranya tak serta merta membuat posisi UPTD Tahura
lebih tinggi dari Balai Diklat LHK Samarinda dalam pengelolaan Hutan
Diklat Loa Haur. Kedua entitas masing-masing punya kewenangan
mengatur kawasannya masing-masing.

Pengalaman Balai Diklat LHK Samarinda dalam pemberdayaan
masyarakat yang sejak lama terlanjur mengelola kawasan hutan dengan
mengusulkan kemitraan konservasi kepada Dirjen KSDAE, tak dapat
dilanjutkan karena menurut Ditjen KSDAE (dalam hal ini Direktur
Kawasan Konservasi), yang berwenang melakukan kerja sama dengan
masyarakat adalah UPTD Tahura Bukit Soeharto. Ditjen KSDAE tak
mengakui Balai Diklat LHK Samarinda dan instansi lain (Pusrehut
Unmul dan Balitek KSDAE Samboja) sebagai instansi pengelola sebagian
kawasan Tahura Bukit Soeharto.

58 MENGELOLA HUTAN DIKLAT DUA DEKADE HUTAN DIKLAT LOA HAUR, KALIMANTAN TIMUR 59