Page 274 - Microsoft Word - bb69-8248-e5c4-df26

dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom
PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang
sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya.
Kampus dijadikan sebagai sarana politik, mahasiswa yang tidak ikut dalam
rapat umum atau demonstrasi-demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media
komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut
Surat Ijin Terbitnya. Dengan demikian surat kabar dikuasai oleh surat kabar
PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti.

b. Pendidikan
Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan
sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar
mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan
pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas
baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-
universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Adapun untuk murid-murid yang
beragama Kristen Protestan dan Katholik didirikan Sekolah Tinggi Theologia
dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan
tinggi Islam, Kristen dan Katholik, seperti Universitas Islam Indonesia,
Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat
pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.
Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan.
Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan
Kesejahteraan Masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas
II, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan
ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki
perguruan tinggi.
Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada Bank Tabungan Pos,
kantor pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P
dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk
mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan
koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi.
Kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasehat koperasi.
Pemerintah masa Demokrasi Terpimpin juga membentuk kelas khusus
untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan
pendidikan. Mereka didik dalam kelas khusus ini agar mendapat keterampilan.
Waktu pendidikan kelas khusus ini selama 2 tahun.

260 Kelas IX SMP/MTs Edisi Revisi

https://kherysuryawan.blogspot.com