Page 102 - BUKU PINTAR TEKNIK BUDIDAYA IKAN DAN UDANG_Press

Sanksi dan penegakan hukum

Lebih jauh, agar peraturan dapat berjalan dengan optimal, ikhsan,
berpendapat pentingnya penjatuhan sanksi untuk pelaku usaha yang
tidak patuh. menurutnya, pemerintah, dalam hal ini KKP, dinas kelautan
provinsi dan kabupaten/kota belum tegas dalam penerapan peraturan
dalam hal pengolahan limbah bagi pelaku usaha. hal ini juga ditambah
kurangnya informasi dan sosialisasi tentang peraturan yang telah dibuat
oleh pemerintah kepada pelaku usaha.
senada dengan ikhsan, rico, mengatakan hal yang sama. “Reward dan
punishment yang jelas dari pemerintah terkait hal ini,” papar rico.
Di samping itu, ia menyarankan untuk melibatkan pebisnis pemula
(startup), perguruan tinggi dan swasta untuk bersama-sama mencari
terobosan yang lebih efektif dan efisien dalam rancangan IPAL.
Pentingnya ketegasan sikap pemerintah juga disampaikan oleh
sudiarnoto. Diperlukan ketegasan dan kejujuran pemerintah sebagai
pembuat regulasi terutama petugas-petugas di lapangan. ia menyarankan,
cukup sanksi administrasi (denda sampai pencabutan izin operasional)
dijatuhkan kepada siapa saja, tapi tidak dibawa ke ranah pidana.
menurutnya, peraturan apapun tidak akan efektif tanpa pengawasan
ketat dan sanksi yang tegas tanpa tebang pilih. meskipun begitu, ia
menekankan upaya sosiaialisai, edukasi, dan peringatan dilakukan
sebelum ke arah sana. “Jika perlu, berikan subsidi dalam pembangunan
iPaL berupa paket atau insentif tertentu.

Diperlukan komitmen berbagai pihak

Dedi Cahyadi Ketua Kelompok mina artha sejahtera, Lampung Timur
berpendapat, pemerintah perlu bersinergi dengan pembudidaya dalam
menyadarkan bahaya limbah tambak suksesnya budidaya karena
sebagian pembudidya pun banyak yang menganggap sepele soal limbah
ini.

Di lain pihak, Teguh menyampaikan, iPaL bukan melulu faktor biaya yang
menjadi kendala, tetapi yang lebih penting adalah keseriusan semua
pihak terutama pemerintah sebagai pembuat regulasi.
Komitmen tersebut salah satunya terkait dengan sosialisasi Permen
yang terkait pengadaan sarana iPaL. menurut Hariry Bahar, petambak
daerah pantai selatan, peraturan menteri belum disosialisasikan sampai
ke petambak dan belum ada bimbingan atau penyuluhan dari instansi
yang berwenang **
88 BUKU PINTAR TEKNIK BUDIDAYA IKAN DAN UDANG