Page 14 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 14

mengeruk    keuntungan   sebesar-besarnya,  ibarat  sekolah  seba-
              gai  pasar.  Dengan  kata  lain,  letak permasalahannya  bukan  pada
              tinggi-rendahnya  alokasi  anggaran  untuk  pendidikan,  tapi  seja-
              uh  mana  dana  yang  ada  itu  dapat  dimanfaatkan  secara  efektif
              dan  efisien  untuk  pelaksanaan  pendidikan.

                   Hasil  audit  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan)  setiap  tahun
              terhadap  penggunaan   anggaran   negara  di  institusi  pemerintah,
              termasuk   Departemen   Pendidikan   Nasional,  selalu  memperli-
              hatkan  rendahnya   kemampuan    pengelolaan  anggaran  pemerin-
              tah,  sehingga  terjadi  tingkat  kebocoran  dan  inefisiensi  yang
              tinggi.  Dan  kebocoran  maupun   inefisiensi  itu,  terbesar  terjadi
              pada  Direktorat  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  yang  secara
              riil  memiliki banyak kebutuhan dan mengurusi   pendidikan dasar
              (SD-SMP),   yang jumlahnya  total  mencapai  ratusan  ribu  unit  dan
              puluhan  juta  murid.  Alokasi  anggaran  pendidikan  terbesar juga
              terdapat  pada  Direktorat  Pendidikan  Dasar dan  Menengah.  Tapi
              di  direktorat  ini pula, terjadi banyak korupsi,  dari  soal  pendirian
              dan  rehabilitasi  gedung,  penerbitan  buku  pelajaran,  sampai
              penyaluran   beasiswa.  Dan  orang  tidak  begitu  peduli  terhadap
              segala  bentuk  penyelewengan   maupun   korupsi  tersebut.

                   Jadi,  kenaikan  anggaran  pendidikan  yang  tinggi  itu  hanya
              memiliki  makna  bagi  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  nasi-
              onal,  bila  seluruh  dana  tersebut  terserap  untuk  pengembangan
              pendidikan   secara  efektif  dan  efisien,  tidak  terlalu  banyak  di-
              korup  dan  diselewengkan   oleh  aparat  pendidikan.

                   Anggaran Pendidikan    Nasional  untuk pertama kalinya  men-
              capai  persentase  yang  tinggi  (22,5%)  pada  era  pemerintahan
              Abdurrahman     Wahid.  Boleh  jadi,  inilah  bukti  nyata  komitmen
              pemerintahan    Gus  Dur  pada  bidang  pendidikan,   yang  tidak
              hanya diucapkan,   tapi diwujudkan lewat  tindakan nyata.  Banyak
              orang  gembira  atas  kenaikan  anggaran  tersebut  meskipun,  kata
              seorang  anggota  DPR,  anggaran  itu  hanya  6%  dari  dana  rekapi-
              tulasi  Bank  BNI.  Artinya,  kenaikan  itu  memang  signifikan,  tapi
              tidak  otomatis  mencerminkan    bahwa   pendidikan  merupakan
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19