Page 16 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 16

seharusnya  dibeli  untuk  peningkatan  proses  pembelajaran  tidak
              dapat  dibeli  karena  infrastruktur  yang  ada  kurang  mendukung.
              Memberikan    alokasi  anggaran  pendidikan  yang  besar  tanpa  di-
              sertai  dengan  pengembangan    infrastruktur  transportasi,  tele-
              komunikasi,   dan  penerangan  yang  merata  justru  memperlebar
              kesenjangan  mutu  pendidikan  antara  daerah  yang  maju  dan  ter-
              isolasi,  atau  antara  perkotaan  dengan  pedesaan.

                   Prof.  Dr.  Fuad  Hassan  betul.  Anggaran  pendidikan  yang
              tinggi  memungkinkan    Departemen   Pendidikan  Nasional  (DPN)
              mencetak   buku-buku   pelajaran  sebanyak  yang  diperlukan,  bisa
              membeli   sarana  laboratorium  yang  lengkap,  dan  sarana  pendi-
              dikan  lainnya  yang  memadai. Tapi  untuk  apa  barang-barang  itu
              semua  diusahakan   dengan  biaya  trilyunan  rupiah,  bila  ternyata
              distribusinya  mengalami  lambat  atau  bahkan  macet,  karena  ke-
              sulitan  transportasi? Sebagai  contoh,  distribusi  buku-buku  paket
              ke  luar Jawa  selalu  mengalami  keterlambatan  hingga  satu  tahun
              lebih,  sebagai  akibat  sulit  dan  atau  mahalnya  transportasi.

              2.  Butuh  Perencanaan     Matang
                   Besarnya peningkatan anggaran   pendidikan justru  bisa  men-
              jadi  bumerang dan  tidak otomatis menjamin adanya peningkatan
              kualitas  pendidikan  nasional,  bila  tidak  disertai  dengan  peren-
              canaan  yang  matang  dan  pengelolaan  yang  baik.  Bila  tidak  di-
              sertai  dengan  perencanaan  yang  matang  dan  kemampuan    me-
              ngelola  yang  baik,  yang terjadi  justru  bisa  sebaliknya.  Kenaikan
              anggaran   pendidikan  bisa  memperparah   mental  korupsi  yang
              ada  di  lingkungan  DPN,  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  depar-
              temen  paling  korup  kedua  setelah  Departemen  Agama.  Kekha-
              watiran  semacam   itu  cukup  beralasan,  mengingat  kemampuan
              institusi  itu  untuk  melakukan  perencanaan  secara  matang  dan
              pengelolaan  dana  secara  baik  belum  teruji  di  lapangan.

                   Seorang  pejabat  di  DPN  pernah  membisikkan    informasi,
              bahwa   sisa  anggaran  di  Departemen  Pendidikan  Nasional  itu
              setiap tahunnya selalu  mencapai angka  ratusan  miliar  rupiah.  Ia
              menyebut   angka,  misalnya  Direktorat  Menengah   Umum    pada
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21