Page 20 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 20

ngah,  hingga  perguruan    tinggi.  Semua  itu  jelas  merupakan
              kebutuhan   strategis yang  harus  dipenuhi.  Oleh  sebab  itu,  dalam
              perencanaannya,   hal-hal  tersebut  perlu  memperoleh  prioritas.
              Tetapi bahwa semua sekolah (negeri)   harus mendapat jatah yang
              sama  untuk  alat  musik  (organ),  proyektor,  atau  komputer,  jelas
              itu  hanya  keinginan  belaka.  Keinginan  belum tentu  cocok dengan
              kebutuhan   di  lapangan,  karena  kondisi  geografis dan  infrastruk-
              tur  di  lapangan  memang  tidak  menunjang  untuk  terpenuhinya
              keinginan   tersebut.  Dengan  demikian,  bila  keinginan  itu  dijadi-
              kan  program,  maka   sangat  mungkin  akan  terjadi  pemborosan
              anggaran  pendidikan.  Kita  semua  percaya  bahwa  era  teknologi
              informasi  dan  informatika  telah  datang,  tapi  belum  menjangkau
              seluruh  wilayah  Indonesia  karena  adanya  berbagai  hambatan
              teknis  itu.  Tapi  bila  kemudian  memaksakan  kepada semua  seko-
              lah  untuk  menerima   bantuan  alat-alat  tersebut  tanpa  melihat
              kondisi  di  lapangan,  itu  perbuatan  yang  naif.  Mungkin  untuk
              daerah-daerah  perkotaan atau yang  telah tersedia jaringan  listrik,
              semua peralatan  itu  amat bermanfaat. Tapi  untuk daerah-daerah
              terisolasi  dan  belum  ada  aliran  listriknya,  bantuan  semacam  itu
              merupakan    kemubaziran   saja.

                   Tuntutan   adanya   kemampuan      merencanakan    itu  juga
              berkaitan  dengan  keluhan  yang  sering  disampaikan  oleh  para
              pengelola  sekolah-sekolah  swasta.  Mereka  merasa  sering  didis-
              kriminasi  oleh  pemerintah.  Pemerintah  cenderung  memberikan
              bantuan  kepada  sekolah-sekolah  negeri  saja,  termasuk  sekolah-
              sekolah  negeri  yang  sudah  maju.  Bahkan  ironisnya,  sekolah-
              sekolah  negeri  yang  sudah  maju  itu  selalu  kelebihan  fasilitas,
              karena  setiap  kali  ada  bantuan  dari  pemerintah  mereka  pasti
              mendapatkan    jatah  pertama  kali,  sementara  sekolah-sekolah
              swasta,  terlebih  sekolah-sekolah  swasta  kecil  di  pinggiran  kota
              atau  pedesaan,  malah   tidak  pernah  tersentuh  bantuan  sama
              sekali.  Jangankan  memperoleh  bantuan,  masuk   hitungan  peng-
              ambil  kebijakan  pun  belum  tentu.  Para  pengambil  kebijakan  di
              lingkungan   pendidikan  itu  umumnya  berasal  dari  profesi  guru.
              Setelah  mengalami   proses  menjadi  kepala  sekolah,  pengawas,
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25