Page 22 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)
P. 22

tidak  favorit,  antara  swasta  favorit  dengan  swasta  pinggiran.
              Dampaknya     lebih  jauh  adalah  kesenjangan  antara  kaya  dan
              miskin.  Hal  itu  mengingat  75%  yang  duduk  di  sekolah-sekolah
              negeri  (kecuali  SD)  adalah  anak-anak  golongan  menengah   ke
              atas.  Sedangkan  anak-anak  golongan   miskin  justru  bersekolah
              di  swasta  kecil yang statusnya  diakui  atau  terdaftar,  dan dengan
              kemampuan    membayar SPP pas-pasan,    bahkan  sering terlambat.
              Dengan   demikian,  bila  ada  diskriminasi  dalam  penganggaran,
              terutama  kepada  sekolah-sekolah  swasta  kecil,  maka  kenaikan
              anggaran  pendidikan   itu  pada  hakikatnya  justru  hanya  memfa-
              silitasi  golongan  menengah  ke atas saja  untuk memperoleh  pela-
              yanan  pendidikan   yang  baik.  Sementara,  kaum  miskin  karena
              kemiskinannya   dan  bersekolah  di  sekolah-sekolah  swasta  kecil,
              justru  tidak  memperoleh  pelayanan  pendidikan  yang  baik  dari
              negara.

                   Pandangan    yang  menggeneralisasi  bahwa   sekolah-swasta
              swasta  itu  bisnis-oriented adalah  pandangan yang sesat dan  tidak
              tahu  permasalahan di  lapangan.  Pandangan  itu  betul,  tapi hanya
              berlaku  bagi  sekolah-sekolah  swasta  dengan  kualifikasi  tertentu,
              yang jumlah totalnya di  Indonesia tidak mencapai 5%. Selebihnya,
              yang dalam   kualifikasi  sekadar  "disamakan", "diakui"  dan  "ter-
              daftar", jangankan  cari  untung,  bisa  menutup  biaya  operasional
              setiap  tahun  saja  sudah  bagus.  Itu  pun  dengan  standar  honor
              yang  sangat  rendah.  Sampai  awal  tahun  2000,  banyak  sekolah
              swasta,  termasuk  di  Jakarta,  yang  memberikan  honor  kepada
              guru  sebesar  Rp  2.500,-  per  jam/bulan.  Artinya,  bila  seorang
              guru  honorer  mengajar  10  jam  per  minggu,  berarti  gajinya  per
              bulan hanya  Rp 25.000,-  karena sistem pembayaran honor meng-
              ajar  di  sekolah  itu  aneh:  kerja  empat  minggu  tapi  yang  dibayar
              hanya  satu  minggu,  yang  tiga  minggu  dihitung  sebagai  kerja
              bakti  saja.
                    Dengan   tingkat  pendapatan  yang  sangat  rendah  itu,  kita
              tidak  bisa  berharap  mereka  bekerja  maksimal.  Padahal,  rea-
              litasnya,  semakin  tinggi jenjang  pendidikan, semakin  besar jum-
              lah  guru  honorernya.  Jumlah  guru  honorer  terkecil  terdapat  di
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27